Tiga Alasan Presiden Harus Tolak Dana Aspirasi

Media Indonesia    •    Rabu, 24 Jun 2015 09:05 WIB
dpr
Tiga Alasan Presiden Harus Tolak Dana Aspirasi
Donald Fariz. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews,com, Jakarta: Presiden Joko Widodo didesak untuk menolak usulan dana aspirasi DPR. Peneliti ICW Donald Fariz mengatakan setidaknya ada tiga alasan buat Jokowi untuk tak mengakomodasi usulan DPR soal dana aspirasi.

Pertama, dari sisi pertimbangan hukum, dana aspirasi bertentangan dengan peraturan tentang keuangan negara dan konstitusi yang berkaitan dengan kewenangan DPR secara kelembagaan.

Kedua, Jokowi bisa berkaca pada putusan Mahkamah Konstitusi pada 2013. "Putusan itu menyatakan DPR tidak lagi punya hak untuk membahas anggaran terperinci sampai satuan tiga," terang Donald, kemarin.

Ketiga, selain pertimbangan hukum, pemerintah juga bisa menolak dana aspirasi demi efisiensi keuangan negara.

"Dana aspirasi bertolak belakang dengan efisiensi pengelolaan keuangan negara, sementara ada pengurangan subsidi BBM dan listrik," ujarnya.

Kemarin, DPR mengesahkan rancangan peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP). 

Lewat P2DP, setiap anggota DPR akan mendapatkan dana aspirasi Rp20 miliar per tahun. Jika ditotal untuk seluruh anggota dewan, dana yang mesti digelontorkan sebesar Rp11,2 triliun setiap tahun.

DPR berdalih usulan dana aspirasi kali ini mempunyai landasan hukum yakni UU No 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 80 huruf (j) menyatakan hak anggota dewan mengusulkan dan memperjuangkan program pemba-ngunan daerah pemilihan.

Namun, keputusan DPR tersebut tak mendapat dukungan tiga fraksi, yaitu Partai NasDem, PDIP, dan Hanura. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate menyatakan pihaknya menolak putusan dewan itu jika dilakukan dengan menyisipkan rencana program daerah pemilihan melalui RAPBN 2016.



(KRI)