SBY dan Fraksi Demokrat Tak Segendang Soal Dana Aspirasi?

Surya Perkasa    •    Rabu, 24 Jun 2015 12:04 WIB
dpr
SBY dan Fraksi Demokrat Tak Segendang Soal Dana Aspirasi?
SBY---Ant/Zabur Karuru

Metrotvnews.com, Jakarta: Sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Fraksi Partai Demokrat tak senada soal dana aspirasi. Fraksi Partai Demokrat DPR dan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono tidak segendang dalam menyikapi Dana Aspirasi.

Hal itu nampak jelas saat Fraksi Partai Demokrat mengikuti dan menyetujui seluruh kesepakatan terkait Peraturan DPR dalam Dana Aspirasi. Fraksi Demokrat tidak menyatakan menolak dalam pengesahan di Badan Legislasi hingga Paripurna.

Bahkan di dalam paripurna, Demokrat tidak sekalipun menyatakan pendapat atau mengeluarkan kritikan terkait Program Pembangunan Daerah pemilihan ini. Tapi, beda halnya dengan SBY. Dalam akun twitternya, SBY berkicau berbeda dengan sikap fraksi.

"Perlu saya tegaskan, sikap Partai Demokrat tetap tidak setuju jika dana aspirasi tersebut diartikan sebagai "jatah anggaran" anggota DPR untuk dapilnya," kicau SBY di twitternya, Selasa, 23 Juni, tengah malam.

SBY menegaskan, Fraksi Demokrat DPR tidak menyetujui Dana Aspirasi. Hanya mekanisme aturan main dalam mengusulkan Dana Aspirasi.

"Saya dilapori, posisi Fraksi Demokrat hari ini baru sebatas setuju untuk membahas seperti apa arah UU nomor 17/2014 tentang pembangunan di Dapil," kata SBY.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat E.E. Mangindaan angkat bicara soal tidak samanya sikap Fraksi dan pernyataan SBY ini. Dia mengatakan Demokrat masih menunggu penjelasan DPR dan Pemerintah untuk memenuhi lima syarat Dana Aspirasi.

"Saya kira kita akan menunggu. Seperti yang kita katakan, kita masih menunggu DPR dan Pemerintah untuk duduk bersama. Kita belum setuju jika syarat lima tidak dipenuhi," ujar Mangindaan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Demokrat tidak bersikap dalam Badan Legislasi dan Paripurna karena pembahasan dan pengesahan yang dilakukan kemarin baru sebatas aturan mekanisme pengusulan di DPR.

"Itu kita sih masih santai-santai saja. Karena kan masih lama. Karena itu masih peraturan DPR terkait mekanisme pengusulannya. Belum mengenai proses penggunaan dana tersebut," ujarnya.


(TII)