pilkada serentak

Audit KPU Dimainkan karena Ada Partai Tak Siap

Renatha Swasty    •    Rabu, 24 Jun 2015 16:35 WIB
pilkada serentak
Audit KPU Dimainkan karena Ada Partai Tak Siap
Ray dan Lucius---Ant/Akbar Nugraha

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memberikan audit tentang keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Komisi II DPR. Dalam audit itu ditemukan kerugian negara sebesar Rp334 miliar.
 
Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, meski audit BPK baik untuk pengetahuan publik, tapi di lain sisi audit itu melemahkan. Sebab, KPU dalam hitungan bulan bakal mengadakan Pilkada serentak. Ia menuding, ada pihak yang belum siap dan menghendaki pilkada digelar.
 
"Saya melihat ada keinginan beberapa partai di dalam Komisi II menginginkan pilkada dimundurkan. Mereka tidak siap, sehingga dicari-cari," kata Ray di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2015).
 
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengatakan, terkait temuan BPK itu, ada kesengajaan yang dibuat untuk melemahkan KPU. Penyelenggaran pilkada lanjut Lucius, sengaja dibuat lemah sampai kemungkinan dibatalkan.
 
"Saya kira KPU dengan segala kelemahannya akan terus diperlemas hingga penyelenggaraan Pilkada tidak legitimate," kata dia.
 
Karena itu, keduanya berharap ada lanjutan dari temuan BPK itu. Baik Polisi, Kejaksaan maupun KPK harus menelusurinya.
 
"Jangan sampai kewibawaan KPU yang bisa menentukan sanksi pada peserta pemilu terdegredasi oleh temuan BPK," tegas Ray.
 
Sebelumnya, Audit BPK terhadap keuangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2014 telah selesai. Laporan simpulan hasilnya yang menyebutkan ada indikasi kerugian lebih dari Rp334 miliar, disampaikan kepada pimpinan DPR.
 
"Dari pemeriksaan ditemukan ketidakpatuhan ketentuan perundang-undangan dengan jumlah signifikan. Totalnya sebesar Rp334.127.902.611.93," ungkap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
 
Adapun penyimpangan uang negara tersebut dibagi dalam tujuh kategori;
1. Indikasi kerugian negara Rp34.349.212.517.69
2. Potensi kerugian negara Rp2.251.876.257.00
3. Kekurangan penerimaan Rp7.354.932.367.89
4. Pemborosan Rp9.772.195.440.11
5. Yang tidak diyakini kewajarannya Rp93.058.747.083.40
6. Lebih pungut pajak Rp1.356.334.734
7. Temuan administrasi Rp185.984.604.211.62
 
Selain dari tujuh jenis kategori temuan ketidakpatuhan itu, terdapat 14 jenis temuan. Ini dari pemeriksaan terhadap 531 satuan kerja dengan sampel yang diperiksa sebesar 181 (34,09 %) sampel dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari 33 provinsi.


(TII)