Mei 2015, Utang Pemerintah Pusat Capai Rp2.843 Triliun

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 24 Jun 2015 19:46 WIB
utang luar negeri
Mei 2015, Utang Pemerintah Pusat Capai Rp2.843 Triliun
Ilustrasi (MI/PANCA SYURKANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah mencatat posisi total utang pemerintah pusat sampai dengan Mei 2015 sebesar Rp2.843 triliun. Pada periode 2010 hingga 2015, utang Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan belum menunjukkan adanya penurunan yang signifikan.

Dalam rapat panitia kerja (panja) antara pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terungkap secara rinci total utang pemerintah pusat di 2010 sebesar Rp1.681 triliun, di 2011 sebesar Rp1.808 triliun, di 2012 sebesar Rp1.977 triliun, di 2013 sebesar Rp2.375 triliun, dan 2014 sebesar Rp2.604 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, pada Mei 2015 total utang pemerintah pusat tercatat sebesar Rp2.843 triliun. Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya di tahun yang sama.

"Jumlah tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan total utang pemerintah pusat di April 2015 yang tercatat sebesar Rp2.780 triliun," ungkap Robert, saat melakukan rapat panja, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2015).

Robert mengatakan, meski angka utang tersebut terbilang fantastis namun jumlah itu masih berada di dalam batas aman, karena rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru sebesar 24,7 persen. "Rasio utangnya masih aman," ujar Robert.

Dari total utang pemerintah pusat sebesar Rp2.843 triliun tersebut, sebanyak 24,3 persen  atau sebesar Rp691 triliun merupakan pinjaman baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Sementara itu, sebanyak 75,7 persen atau sebesar Rp2.151 triliun berasal dari surat berharga negara (SBN)

"Yang penting kita jaga utang dalam batas aman. Jangan sampai banyak jatuh tempo mendadak, termasuk porsi pinjaman jangan banyak mata uang asing karena kalau ada pelemahan kurs bisa membengkak. Jadi mesti tambah porsi domestik," pungkasnya. 


(ABD)