DPD Desak Sultan Tetap Bangun Bandara Baru

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 24 Jun 2015 20:57 WIB
bandarasengketa lahan
DPD Desak Sultan Tetap Bangun Bandara Baru
Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba. Foto; Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: DPD RI mendesak Pemerintah Yogyakarta membangun bandara baru. Alasannya, Bandara Adisutjipto dianggap sudah terlalu sibuk dan melebihi kapasitas penerbangan.

"Tadi kita mau mendarat harus muter-muter 20 menit terlebih dahulu. Ini kan tidak efisien. Jadi, saya pikir sudah sangat mendesak. Contohnya, parkir pesawat kan mestinya 14 dan baru bisa tujuh pesawat. Kita dorong kepada pemerintah untuk segera bangun," ujarnya Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, saat berkunung ke Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, Rabu (24/6/2015).

Menurut Parlindungan, bandara merupakan salah satu kunci dari perekonomian daerah. Terlebih, Yogyakarta memiliki potensi pariwisata yang menjadikan mobilitas orang yang datang cukup tinggi.

Terkait masalah hukum, pihaknya mempersilakan Pemerintah Yogyakarta untuk menyelesaikan. Parlindungan mengklaim sudah bertemu dengan warga Kulonprogo penolak pembangunan bandara dan tim yang akan membangun bandara.

"Empat sampai lima bulan kita akan ke Kulonprogo. Kita sudah mendengar mereka dan proses hukum kita tidak campuri," ujarnya.

Pihaknya menyarankan Pemerintah Yogyakarta memberikan ganti rugi yang sesuai kepada warga penolak pembangunan bandara di Kulonprogo. Menurutnya, diperlukan pendekatan khusus dan humanis agar proses pembangunan bandara dapat berjalan.

Sebelumnya, Selasa (23/6/2015) kemarin, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta mengabulkan gugatan warga Kulonprogo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) terhadap Izin Penetapan Lokasi (IPL) Bandara di Temon, Kulonprogo.

Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Indah Tri Haryanti menyatakan pembangunan bandara tidak ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan Provinsi. Majelis hakim memutuskan SK Gubernur Nomor 68/KEP/2015 tentang IPL Pembangunan Bandara gugur dan dibatalkan. Majelis hakim juga memerintahkan Gubernur Yogyakarta mencabut SK yang dikeluarkan pada 31 Maret itu.


(UWA)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

11 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA