Ini 3 Tuntutan Serikat Rakyat Miskin pada Jokowi

- 21 Maret 2013 13:22 wib
ANTARA/Mohammad Ayudha/ip
ANTARA/Mohammad Ayudha/ip

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dinilai tak mampu mengakomodasi peran masyarakat dalam mendukung program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Akibatnya, kedua program unggulan mantan Wali Kota Surakarta itu banyak masalah di sana-sini.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia Marlo Sitompul di Jakarta, Kamis (21/3). Marlo menjelaskan, selama ini lembaganya secara mandiri mengumpulkan data calon penerima KJS dan KJP. Data-data itu mereka serahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun tak terakomodasi. Karena itu Serikat Rakyat Miskin mengajukan tiga tuntutan.

Pertama, Gubernur Jokowi dituntut segera mengumumkan pada masyarakat Jakarta kriteria calon penerima KJS, lembaga yang memverifikasi data, lembaga yang bertanggung jawab mencetak KJS, dan mendistribusikannya pada warga.

Kedua, Gubernur Jokowi dituntut segera menerima data rumah tangga miskin pengaju KJS dan KJP yang telah dikumpulkan Serikat Rakyat Miskin Indonesia untuk segera diproses dan ditindaklanjuti sebagai data pembanding.

Ketiga, Gubernur Jokowi dituntut segera membentuk Dewan Rakyat Pengawas Layanan Publik. Ini sebagai sarana rakyat untuk mengawal, mengontrol, mengoreksi dan merumuskan program layanan publik bagi rakyat.

Marlo mengklaim, apabila ketiga tuntutan itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal bisa meminimalisasi buruknya pelayanan kesehatan dan pendidikan di masyarakat.

()

AJANG untuk mendamaikan pertikaian partai berlambang Kabah yang bergulir selama sepekan terakhir itu…