Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung yakin Presiden Joko Widodo bersikap menolak usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Pramono menuturkan, para pengusul tak perlu sibuk melobi, karena Jokowi tak akan mengubah sikap.
"Kami yakin, tidak perlu di lobbi (Jokowi), karena berkaitan dengan tugas dan fungsi legslatif dan eksekutif maka ada pengaturan yang jelas, tidak boleh melampaui," ujar Pramono di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Apalagi, kata Pramono, partainya resmi menolak dana aspirasi tersebut. Dirinya juga akan menyampaikan sikap PDI Perjuangan saat bertemu Jokowi nanti.
"Tentunya dalam pertemuan kami akan sampaikan. Kami yakini tidak perlu dilobi," tambah Pramono.
Mantan wakil ketua DPR ini berpendapat jika dana aspirasi disetujui pasti bakal terjadi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan di luar Jawa. Itu karena jumlah wakil rakyat kebanyakan dari Pulau Jawa. "Sikap fraksi PDI Perjuangan terbuka, kami yakini Jokowi memiliki penilaian yang sama," tukasnya.
(KRI)
Tidak ada batasan reses dalam masa kampanye.
Fadli Zon mempersilakan KPK mengawasi dana reses.
Saat ini anggota fokus memenangkan suara di Pilpres 2019.
HUT ke-73 DPR Dimeriahkan dengan Berbagai Lomba
Persaudaraan Istri Anggota DPR RI menyelenggarakan berbagai lomba bagi keluarga dan staf dari 10 fraksi. Acara ini dilakukan dalam…
Indonesia berkomitmen mempertahankan sentralitas ASEAN di tengah masyarakat global.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
Reaksi negatif terhadap globalisasi dikhawatirkan muncul jika ketimpangan tak diatasi dengan baik.
Putusan MK bersifat final.
Jokowi juga berharap keberlanjutan ekspor kelapa sawit dan produk turunannya ke Tiongkok.
Pembangunan ekonomi inklusif dengan platform digital menjadi prioritas Indonesia sejak 2014.
Perda Syariah dan Perda Injil adalah sikap politik sebagai bagian dari demokrasi.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan akan memperjuangkan undang-undang bernuansa agama.
Syafiq mengatakan Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan agama sebagai salah satu pertimbangan.
Penolakan PSI atas peraturan daerah (perda) agama, dilihat sebagai komitmen partai tengah.
Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak adanya Perda Syariah dan Perda Injil dinilai bukan pelanggaran atau penistaa…
Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Luthfi Assyaukanie menilai reuni alumni 212 akan membawakan isu yang besar. …
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi menerima aset Setya Novanto berupa sertifikat tanah…
