Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus senior PDI Perjuangan Pramono Anung yakin Presiden Joko Widodo bersikap menolak usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Pramono menuturkan, para pengusul tak perlu sibuk melobi, karena Jokowi tak akan mengubah sikap.
"Kami yakin, tidak perlu di lobbi (Jokowi), karena berkaitan dengan tugas dan fungsi legslatif dan eksekutif maka ada pengaturan yang jelas, tidak boleh melampaui," ujar Pramono di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Apalagi, kata Pramono, partainya resmi menolak dana aspirasi tersebut. Dirinya juga akan menyampaikan sikap PDI Perjuangan saat bertemu Jokowi nanti.
"Tentunya dalam pertemuan kami akan sampaikan. Kami yakini tidak perlu dilobi," tambah Pramono.
Mantan wakil ketua DPR ini berpendapat jika dana aspirasi disetujui pasti bakal terjadi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan di luar Jawa. Itu karena jumlah wakil rakyat kebanyakan dari Pulau Jawa. "Sikap fraksi PDI Perjuangan terbuka, kami yakini Jokowi memiliki penilaian yang sama," tukasnya.
(KRI)
Pengakuan Salim S Mengga : Korupsi dan Restu Tidak Tertulis Partai
Pengakuan menarik dari mantan DPR RI Partai Demokrat, Salim S. Mengga.
Jadi Anak Muda di DPR, Rahayu Saraswati Pernah Berontak?
Ahmad Sahroni, Rahayu Saraswati, dan Charles Honoris menjadi perwakilan kaum muda yang hadir di DPR RI. Masuk ke parlemen, ternyat…
Q & A - Muda-Mudi Senayan (6)
Kontestasi politik menjadi arena yang menarik bagi kaum muda. Meski citra DPR kerap dianggap tak cemerlang, Ahmad Sahroni, Rahayu …
Q & A - Muda-Mudi Senayan (4)
Kontestasi politik menjadi arena yang menarik bagi kaum muda. Meski citra DPR kerap dianggap tak cemerlang, Ahmad Sahroni, Rahayu …
Q & A - Muda-Mudi Senayan (3)
Kontestasi politik menjadi arena yang menarik bagi kaum muda. Meski citra DPR kerap dianggap tak cemerlang, Ahmad Sahroni, Rahayu …
Selain letaknya tak terlalu jauh dari Indonesia, wisata ke Singapura seru karena banyak tempat yang …
Bila tubuh kekurangan serat, akan terjadi sejumlah masalah bagi kesehatan jangka panjang.
Itu dilakukan untuk menggaet pemilih milenial.
Pengambilan nomor urut rencananya berlangsung pada Jumat, 21 September 2018
Ma'ruf menyebut Presiden telah berupaya menyiapkan landasan mewujudkan ekonomi kerakyatan dan berkeadilan.
PKS bakal menyerahkan nama-nama itu pada Partai Gerindra.
Johnny minta KPU melakukan semua cara.
Hari ini adalah kesempatan terakhir bagi parpol untuk menegaskan komitmennya dalam mengusung calon legislator bersih.
Dukungan kepala daerah buat Jokowi-Ma'ruf memberikan angin segar.
Hidayat mengingatkan politik mengenal fatsun.
KPU harus memeriksa kelengkapan persyaratan lainnya.
Menurut Budiman, Hidayat Nur Wahid seharusnya mengerti bagaimana gelar ulama diberikan.
KPK terus mencari pihak-pihak yang terlibat.
