Pemerintah Harus Datangi DPR Untuk Cabut Usulan Revisi UU KPK

Surya Perkasa    •    Kamis, 25 Jun 2015 13:20 WIB
revisi uu kpk
Pemerintah Harus Datangi DPR Untuk Cabut Usulan Revisi UU KPK
Desmond J Mahesa. Foto: Mochamad Irfan/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mengatakan pemerintah harus memiliki inisiatif datang ke DPR jika ingin mencabut revisi UU KPK dari program legislasi nasional (prolegnas) 2015. Pencabutan, kata dia, harus melalui pembahasan di DPR.

"‎Harus rapat dengan Komisi III DPR, bikin catatan tidak setuju, baru dipertimbangkan DPR mencabut," kata Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Jika sudah disepakati di tingkat komisi barulah usulan pencabutan dibawa ke tingkat selanjutnya. Di akhir, pencabutan atau pergantian diputuskan di paripurna.

Namun, mekanismenya akan jadi berbeda bila presiden menerbitkan Amanat Presiden (Ampres) untuk mencabut proses revisi UU KPK. "Itu terserah Presiden," kata politikus Gerindra ini.

DPR, kata Desmond, belum memiliki draf rancangan perubahan UU KPK. Revisi UU KPK hanya menjadi prioritas pembahasan dalam prolegnas. "DPR juga belum ada drafnya. Ini kan sebatas wacana, diusulkan prolegnas, barulah nantinya dijadikan naskah akademis," kata dia.

Desmond menyambut baik bila KPK juga ingin mengajukan draf UU KPK. Semua draf yang masuk akan dikumpulkan untuk dibahas bersama pemerintah. "Kita akan terima. Semua draf akan kita kumpulkan," pungkasnya.


(KRI)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA