Anggota Komisi III: Pemerintah Harus Layangkan Surat Pembatalan Revisi UU KPK

Surya Perkasa    •    Kamis, 25 Jun 2015 13:44 WIB
revisi uu kpk
Anggota Komisi III: Pemerintah Harus Layangkan Surat Pembatalan Revisi UU KPK
Arsul Sani. Foto: Reno Esnir/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III Arsul Sani menyarankan pemerintahmelayangkan surat pencabutan revisi UU KPK dari Prolegnas 2015. Hal itu, kata dia, agar revisi UU KPK tak terus jadi polemik di publik. 

"Menurut saya, supaya ini tidak jadi kontoversi terus, sebaiknya pemerintah kirimkan surat dari Menkumham, pemerintah tidak ingin revisi. Kita kembali pada roadmap asal, (revisi UU KPK) setelah KUHAP," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Revisi UU KPK ditargetkan pemerintah dan DPR bisa terealisasi pada medio 2015-2019. Rencana awal, UU KPK direvisi setelah revisi KUHP dan KUHAP tuntas. 

Wakil Ketua Umum PPP kubu Romahurmuziy ini menambahkan, revisi UU KPK tidak akan bisa berjalan sepihak. DPR tidak akan bisa membahas revisi bila pemerintah menolak untuk ikut serta.

Namun, kata dia, sebaiknya UU KPK direvisi. Sebab sudah jadi usulan KPK, meski KPK ingin reviai dilakukan terbatas.

"KPK sendiri mengatakan butuh dukungan, untuk revisi terbatas (UU KPK)," kata Arsul.

"Tapi, idealnya KUHAP dulu, karena ketentuan (hukum) umum. UU KPK kan kewenangan khusus," tambah dia.

Seperti diketahui revisi UU KPK masuk dalam pembahasan prioritas pada Prolegnas 2015. Namun revisi jadi polemik di masyarakat. Banyak kalangan yang menentang revisi. Presiden Joko Widodo belum bersikap terkait isu revisi UU KPK ini. Sementara Menkumham Yasonna Laoly justru sepakat UU KPK mesti direvisi. 


(KRI)