Andrinof Sebut Dana Aspirasi Tak Sesuai UU

Desi Angriani    •    Kamis, 25 Jun 2015 14:23 WIB
dana aspirasi
Andrinof Sebut Dana Aspirasi Tak Sesuai UU
Andrinof Chaniago----Ant/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah sejauh ini menolak dana aspirasi karena dianggap berada di luar mekanisme ketentuan APBN. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago mengatakan, dana aspirasi memang tidak sesuai dengan Undang-Undang.

"Dilihat dari UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004, dana aspirasi yang diminta dengan jumlah besaran tertentu, tidak sejalan dengan UU tersebut," ucap Andrinof di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).

Menurut Andrinof, aspirasi dari masyarakat terkait pembangunan akan diserap melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrembang) mulai dari tingkat desa sampai nasional. Dari situlah prioritas pembangunan ditentukan. Sementara dana aspirasi tidak sejalan dengan konsep pembangunan yang telah diatur dalam UU.

"Kalau muncul usulan dari DPR dan usulan itu mengubah arah pembangunan, itu tidak sejalan dengan UU," tutur dia.

Sebelumnya, Andrinof menyebut Presiden Jokowi juga menolak dana aspirasi. Namun penolakan itu belum disuarakan secara terang-terangan bahkan belum dibicarakan dengan menteri terkait.

"Presiden enggak setuju," kata Andrinof, kemarin.

DPR mengesahkan rancangan peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (P2DP). Lewat P2DP, setiap anggota DPR akan mendapatkan dana aspirasi Rp20 miliar per tahun. Jika ditotal untuk seluruh anggota Dewan, dana yang mesti digelontorkan sebesar Rp11,2 triliun setiap tahun.

DPR berdalih usulan dana aspirasi kali ini mempunyai landasan hukum, yakni UU No 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 80 huruf (j) menyatakan hak anggota Dewan mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.


(TII)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

11 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA