Keluarga Korban Tragedi Mei 98 Gugat UU Peradilan HAM ke MK

Indriyani Astuti    •    Kamis, 25 Jun 2015 15:11 WIB
tragedi mei 1998
Keluarga Korban Tragedi Mei 98 Gugat UU Peradilan HAM ke MK
Ruyati Darwin, ibunda korban korban peristiwa Mei 1998 Eten Karyana di sidang perdana pengujian UU No 26/2000 di MK, Jakarta, Kamis (25/6/2015). Foto: Wahyu Putro A/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Keluarga korban tragedi Mei 1997 dan 1998 menggugat Pasal 20 ayat 3 UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini ditempuh setelah belasan tahun mencari keadilan dan kepastian hukum yang tak berujung.

Pemohon adalah Paian Siahaan, ayah Ucok Munandar Siahaan, korban penghilangan paksa dan penculikan aktivis pada 1998 dan Yati Ruyati Darwin, ibunda Eten Karyana, mahasiswa Universitas Indonesia yang juga salah satu korban peristiwa Mei 98.

Dalam pokok permohonan, Chrisbiantoro selaku kuasa hukum mengatakan ketentuan pada Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut pemohon ada ketidakjelasan penafsiran pada Pasal 20 ayat 3 tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sejak 2002 Komnas HAM telah menyerahkan 17 kasus pelangganggaran HAM berat kepada Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Namun hingga saat ini belum ditindaklanjuti dengan alasan kurang lengkap.

“Berkas dari Komnas HAM bolak-balik dikembalikan oleh Kejagung , ini tentu sangat merugikan. Dengan dikembalikannya berkas dalam waktu cukup lama hak korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi menjadi tidak terpenuhi,” ujarnya dalam sidang pendahuluan dengan panel yang diketuai Arief Hidayat dan hakim anggota I Dewa Palguna dan Wahiduddin Adams di gedung MK, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Pasal 20 ayat (3) UU Pengadilan HAM memuat ketentuan penyidik, dalam hal ini Kejaksaan Agung, berwenang mengembalikan hasil penyidikan apabila dinilai tidak lengkap, sehingga tahapan penyidikan tidak bisa dilanjutkan. Pemohon menilai pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) , Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Hakim Konstitusi Palguna meminta pemohon memperbaiki sistematika permohonan terkait penjabaran kedudukan hukum.

Ketua Majelis Arief Hidayat menambahkan pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki permohonannya selama 14 hari ke depan untuk diserahkan ke paniteraan.

“Waktu 14 hari untuk memperbaiki, dimasukan ke paniteraan untuk diagendakan sidang kedua. Kalau menganggap tidak perlu memperbaiki, hak saudara sebagai pemohon. Hakim berkewajiban memberikan nasehat kepada permohonan ini,” ujar Arief menutup sidang.

Seusai sidang Yati Ruyati mengatakan, sebelumnya keluarga korban sudah menempuh berbagai upaya untuk mendapatkan kejelasan hukum. Dirinya berharap kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

“Kami sudah mengadu ke Ombudsman, ke DPR, terakhir ke MK. Kami berharap supaya berkas yang sudah mandeg segera ditindaklanjuti. Saya mohon bapak Presiden Jokowi, kami menunggu kepastian, setidaknya penyataan dari negara. Sudah 17 tahun menuntut keadilan.”



(KRI)