Penyaluran PNBP Tak Maksimal, Penghulu Masih Terima Gratifikasi

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 25 Jun 2015 17:29 WIB
pernikahan
Penyaluran PNBP Tak Maksimal, Penghulu Masih Terima Gratifikasi
Taufiequrachman Ruki. Foto: Romy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan potensi gratifikasi yang diterima penghulu dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Padahal, penghulu merupakan PNS yang dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun. 

Termasuk tak menerima imbalan saat menikahkan atau merujukkan pasangan. Kecuali, jika proses pernikahan itu di luar jam kerja atau di luar KUA. 

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Agama. Penghulu mendapatkan bayaran sebesar Rp600 ribu sebagai pengganti uang perjalanan jika menikahkan seseorang di luar jam kerja dan di luar KUA. Namun jika pada jam kerja dan di KUA, penghulu dilarang menerima bayaran ataupun hadiah apapun.

Plt Ketua KPK Taufiequracman Ruki mengatakan tindakan penghulu yang masih menerima gratifikasi di lapangan disebabkan proses penerimaan PNBP yang belum berjalan dengan baik.

"KPK bersama Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Kementerian Agama dan PNBP dari Kemenkeu, berdiskusi anggaran nikah dan rujuk. Berdasarkan kajian KPK, Kami menemukan (penyaluran PNBP) dilapangan masih tersendat-sendat belum benar, makanya kita evaluasi," kata Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2015).

Menurut dia, persoalan penyaluran PNBP yang tidak berjalan dengan baik ini menyebabkan gratifikasi terhadap penghulu sulit dicegah. Oleh karena itu, ia merekomendasikan sistem penyaluran PNBP ini dapat dibenahi.

"Kami menemukan masalah penyaluran PNBP yang harusnya tiap bulan tapi ternyata enam bulan baru diberikan. Itu secara teknis sekali, kita tidak mau masuk sampai ke sana," pungkas dia.

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin mengapresiasi langkah KPK yang telah melakukan kajian terhadap PP 48 Tahun 2014 terkait pungutan pengulu ini. Ia berharap dengan kajian ini, PP 48 Tahun 2014 ke depannya bisa lebih baik. Sehingga, penghulu akan semakin berkurang yang melakukan pemyimpangan-penyimpangan.

"Kami sangat berterima kasih dan berapresiasi karena (KPK) terus memberikan dukungan agar peristiwa nikah yang menjadi hajat hidup orang ke orang semakin baik dan transparansi dan akuntabilitas karena ini menyangkut dana. KPK juga telah memberikan respon yang positif. Memberikan berbagai masukan berdasarkan pengalamannya memberikan contoh di lapangan," ujar Lukman.



(KRI)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

1 day Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA