Warga Yogyakarta Tolak Dana Aspirasi

Patricia Vicka    •    Kamis, 25 Jun 2015 19:07 WIB
dana aspirasi
Warga Yogyakarta Tolak Dana Aspirasi
Aksi warga Yogyakarta menolak dana aspirasi dpr di depan istana presiden yogyakarta. Foto: Metrotvnews,com/Patricia Vicka

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Warga Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menolak Dana Aspirasi DPR (Amda) melakukan unjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Mereka menolak alokasi dana aspirasi yang ditentukan sebesar Rp20 miliar untuk setiap anggota DPR. Amda meminta Presiden Joko Widodo dan seluruh warga negara menolak usulan tersebut.

Koordinator aksi Dipo Dwi mengatakan usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal dengan dana aspirasi hanyalah bentuk perampokan baru yang dilakukan anggota DPR.

"Tugas anggota dewan membuat peraturan. Kinerja DPR selama ini buruk. Ada banyak rancangan dan revisi undang-undang yang belum terselesaikan hingga saat ini. Mengapa tiba-tiba mereka ingin ikut mengurusi tugas pemerintah," tuturnya saat aksi unjuk rasa, di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Kamis (25/6/2015).

Selain itu, ia menilai jika dana aspirasi didistribusikan akan menimbulkan ketimpangan pembangunan. "Sebanyak 58 persen anggota DPR berasal dari Jawa. Sehingga, distribusi dana aspirasi akan didominisasi untuk pulau Jawa. Ini bertentangan dengan rencana pemerataan pembangunan nasional yang diutamakan oleh pemerintahan Jokowi," jelasnya.

Amda juga meminta agar DPR lebih fokus menjalankan fungsi utamanya, yakni lembaga legislatif yang membuat dan mengesahkan peraturan.

"DPR selama ini lebih banyak mengurusi dan mencampuri kewenangan pemerintah. Padahal, masih banyak RUU dalam Prolegnas yang belum terlaksana. Kami minta Presiden Jokowi jangan mau menandatangani usulan dana aspirasi yang sudah ketok palu. Buat perpres penolakan," katanya.

Amda mengatakan anggota DPR sudah cukup diberi uang untuk dana reses. "Namun, selama ini masyarakat juga tidak tahu ke mana dana reses ini disalurkan dan apa hasil resesnya. Jika seperti ini, bubarkan saja DPR karena tanpa DPR pun tidak masalah," tegasnya.

Aksi penolakan dana aspirasi dilakukan pukul 15.30 WIB dan selesai sekitar pukul 16.00 WIB. Selama melakukan aksi, mereka membentangkan spanduk penolakan dan membakar kembang api di depan Gedung Agung (Istana Kepresidenan).


(UWA)