Indriyanto Tekankan Penyadapan Merupakan Marwah KPK

Yogi Bayu Aji    •    Jumat, 26 Jun 2015 08:27 WIB
revisi uu kpk
Indriyanto Tekankan Penyadapan Merupakan Marwah KPK
Pimpinan KPK Indriyanto Seno Aji (kiri) dan Johan Budi SP (kanan)--Antara/Akbar Nugroho Gumay

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji bingung dengan pihak-pihak yang berkeinginan merevisi kewenangan penyadapan KPK. Pasalnya, menurut dia hal itu merupakan bagian penting dari tubuh lembaga antikorupsi.

"Saya kurang paham pihak-pihak yang bersemangat untuk revisi Undang-Undang (UU) KPK khususnya terkait marwah KPK berupa penyadapan (wiretaping), kemugkinan ada rasa kekhawatiran akan maupun telah jadi korban OTT (Operasi Tangkap Tangan), ada juga rasa iri atau ekstremnya akan melakukan delegitimasi kelembagaan KPK," kata Indriyanto, dalam pesan singkat, Jumat (26/6/2015).

Menurut dia, masalah penyadapan ada dalam penjelasan di Pasal 26 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001. Di sana disebutkan, penyadapan diperkenankan dilakukan sejak proses penyelidikan, penyidik, hingga penuntutan.

Indriyanto menambahkan, KPK satu-satunya lembaga penegak hukum yang kinerja monitoring penyadapannya selalu mendapat evaluasi ketat, baik teknis maupun administratif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penyadapan KPK, kata dia, selalu dilakukan dengan basis tight dan strict.

"Jadi, jangan punya pemahaman seolah penegak hukum lainnya tidak dapat melakukan wiretapping, bahkan joint eracadiation corruption di antara lembaga penegak hukum dengan legitimasi sadap adalah sesuatu yang efektif dan bermanfaat bagi Negara," tekan dia.

Merevisi UU KPK, jelas dia, harus memperhatikan kolom "mengingat" pada UU KPK. Dia menjelaskan, ada legalistik merujuk KUHAP, UU KKN, UU Tipikor, dan seharusnya ada KUHP. Karena revisi tanpa adanya harmonisasi UU terkait justru menimbulkan overlapping dan overbodig yang akan menimbulkan disharmonisasi dan merusak tahanan unifikasi dan kodifikasi hukum pidana," pungkas dia.

Penyadapan KPK diketahui tengah menjadi buah bibir. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, contohnya, menyebut usulan revisi UU KPK tentang pengaturan penyadapan sebagai langkah agar KPK tak semena-mena dalam melakukan penyelidikan. Dia tak sepakat dengan banyaknya pihak yang menyebut dengan melakukan penyadapan, KPK lebih ampuh untuk mendalami kasus korupsi.

"Jadi keliru itu soal penyadapan karena ada media yang mengatakan KPK membuktikan ampuhnya penyadapan. Penyadapan memang ampuh, Petrus (penembak misterius) bunuh orang di pinggir jalan ampuh? Ya masa ampuh jadi dasarnya. Kalau ampuh jangan jadi demokrasi, diktator itu ampuh," kata Fahri, Senin 22 Juni lalu.


(REN)

Pernyataan Pengacara Novanto Memprihatinkan

Pernyataan Pengacara Novanto Memprihatinkan

34 minutes Ago

Fredrich dianggap melewati batas dalam memberikan keterangan dan informasi tentang Novanto yang…

BERITA LAINNYA