Menutup Celah Politik Dinasti

   •    Jumat, 26 Jun 2015 08:55 WIB
Menutup Celah Politik Dinasti

POLITIK dinasti kerap disebut sebagai jalan mempertahankan kekuasaan melalui cara primitif. Dengan mengandalkan hubungan darah, keturunan, dan keterikatan, politik dinasti telah menjadi penyumbat bagi demokrasi. Nyatanya, politik yang melanggengkan kekuasaan melalui sanak saudara itu tidak mudah diberantas. Selalu saja ada celah yang muncul atau dimunculkan dan memberi kesempatan hidup bagi politik dinasti.

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 302/KPU/VI/2015 ialah salah satu celah itu. Dalam surat tertanggal 12 Juni 2015 itu KPU menjelaskan definisi mengenai incumbent alias petahana terkait dengan pilkada serentak yang semakin mendekati pelaksanaannya. Surat itu disebut merupakan penjelasan atas Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam surat edaran tersebut KPU menegaskan pengertian petahana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 adalah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota yang sedang menjabat. Yang ingin kita soroti ialah dalam surat edaran itu KPU menyatakan seseorang bukan termasuk petahana bila tidak lagi 'sedang menjabat' sebelum masa pendaftaran melalui tiga perkara yang diciptakan surat edaran itu.

Salah satu yang terpenting ialah mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dan dilakukan sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah. Sangat ironis. Surat edaran KPU itu menghapus ketentuan Pasal 4 ayat 11 Peraturan KPU No 9 Tahun 2015 yang melarang politik dinasti. Batasnya jelas, bahwa calon peserta pilkada tidak memiliki ikatan perkawinan suami atau istri dengan petahana.

Bahwa calon juga tidak memiliki hubungan darah satu tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan petahana. Tidak juga memiliki hubungan darah satu tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan petahana. Juga tidak memiliki hubungan darah ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan petahana.

Tidak lama setelah surat edaran itu terbit, setidaknya, sudah tiga kepala daerah/wakil kepala daerah yang sudah menyatakan siap mundur agar keluarga mereka bisa maju dalam pilkada tahun ini. Mereka antara lain Wali Kota Pekalongan Basyir Ahmad, Bupati Ogan Ilir Mawardi Yahya, dan Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang.

Setelah itu, entah berapa banyak lagi para petahana yang akan mundur untuk membuka pintu bagi keluarga mereka maju dan melanggengkan dinasti mereka terus menggenggam kekuasaan di daerah. Kita melihat surat edaran KPU itu sarat semangat akal-akalan. Lagi pula di sana tercium bau yang sangat menyengat terkait dengan kepentingan untuk meloloskan politik dinasti.

Melalui surat itu, KPU jelas membuatkan jalan dan lubang bagi petahana untuk meneruskan kekuasaan berdasarkan hubungan darah dan dinasti-dinasti baru di tingkat lokal. Alih-alih menyuburkan, kita ingin KPU menghapus cara-cara primitif itu. Karena itu, tiada jalan lain, KPU harus mencabut surat edaran itu. Biarkan demokrasi tumbuh subur dengan semangat kompetisi yang adil dan setara, serta bebas dari pengaruh petahana.

Pernyataan Pengacara Novanto Memprihatinkan

Pernyataan Pengacara Novanto Memprihatinkan

33 minutes Ago

Fredrich dianggap melewati batas dalam memberikan keterangan dan informasi tentang Novanto yang…

BERITA LAINNYA