LPSK Imbau Aparat Hindari Tindakan yang Masuk Katagori Penyiksaan

K. Yudha Wirakusuma    •    Jumat, 26 Jun 2015 11:26 WIB
kejahatan
LPSK Imbau Aparat Hindari Tindakan yang Masuk Katagori Penyiksaan
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai (tengah). (Foto:MI/Immanuel)

Metrotvnews.com, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengimbau aparat penegak hukum untuk menghindari tindakan-tindakan yang masuk katagori penyiksaan dalam proses penegakan hukum.

“Sebaiknya dihindari tindakan-tindakan yang masuk katagori penyiksaan untuk mendapatkan keterangan, baik dari pelaku, saksi maupun korban,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Menurut Semendawai, kasus penyiksaan menjadi prioritas karena ini kejahatan yang luar biasa. Kejahatan ini juga masuk katagori jus cogens. Maksudnya, sebagai prinsip dasar hukum internasional yang diakui komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar.

Para korban penyiksaan diminta tidak segan meminta perlindungan maupun bantuan. LPSK juga mengimbau kepada para pendamping korban untuk dapat memanfaatkan amanat Undang-undang (UU) No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti disempurnakan melalui UU No 31 Tahun 2014.

Pada UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kata Semendawai, hanya memandatkan tindak pidana tertentu sebagai prioritas, yaitu pelanggaran HAM berat, korupsi, narkotika/psikotropika, terorisme dan tindak pidana lain yang posisi saksi atau korban sangat terancam jiwanya. Tidak secara spesifik menyebut saksi dan korban penyiksaan.

Meski demikian, LPSK telah menangani sejumlah korban penyiksaan sesuai definisi Konvensi Anti Penyiksaan, meskipun di dalam penegakan hukum disebut sebagai penganiayaan ringan/berat, atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang atau pengeroyokan secara bersama-sama.

“Secara komitmen, LPSK telah mencoba memosisikan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan serta layanan terhadap saksi dan korban penyiksaan,” terangnya.

Hadirnya UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, penyiksaan sudah menjadi salah satu tindak pidana prioritas LPSK. Ini disebutkan jelas pada Pasal 6, korban pelanggaran HAM berat, terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana kekerasan seksual dan penganiayaan berat, berhak mendapatkan hak-haknya sesuai Pasal 5, serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Namun, karena tindak pidana penyiksaan belum dikenal dalam hukum pidana positif, sehingga ketentuan itu harus ditafsirkan. Misalnya, kata semendawai, apabila seseorang menjadi korban penganiayaan atau apabila pelaku penganiayaan adalah aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum, atau bisa pula penganiayaan itu dimaksudkan untuk mengejar pengakuan atau memperoleh pengakuan guna pembuktian.

Seperti diketahui, tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Penyiksaan Internasional. Pada hari itu diciptakan Konvensi Anti Penyiksaan. Pasal 2 konvensi ini menyebutkan, setiap negara peserta konvensi harus dapat mencegah kekerasan dalam wilayah yurisdiksinya, tanpa memandang apakah terjadi dalam masa damai ataupun perang. Dan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan serta memasukkannya dalam Ranham untuk meratifikasi optional protocol dari CAT.


(YDH)