Indonesia Sudah Bersih dari Praktik Pendanaan Terorisme

Intan fauzi    •    Jumat, 26 Jun 2015 11:44 WIB
terorisme
Indonesia Sudah Bersih dari Praktik Pendanaan Terorisme
Kepala PPATK Muhammad Yusuf (MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)menyatakan Indonesia sudah dinyatakan bersih dari praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal itu didasarkan keputusan Financial Ask Task Force on Money Laundering (FATF) dalam forum International Cooperation Review Group (ICRG) 22-23 Juni lalu di Brisbane, Australia.

"Akhirnya Indonesia resmi keluar dari status grey area (sebelumnya black list/public statement) dan dinyatakan bersih dari label tidak patuh terhadap implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1267 dan 1373 serta Rekomendasi FATF," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf di Kantor PPATK Jalan Ir.H.Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2015).

Evaluator dalam forum tersebut mengapresiasi langkah Indonesia saat dinyatakan masuk dalam daftar hitam pendanaan teroris. Langkah Indonesia tercantum dalam laporan yang dibaca tim evaluator Regional Review Group dari FATF.

"Negara-negara tersebut menilai Indonesia memiliki komitmen yang kuat, koordinasi antar instansi di dalam negeri berjalan baik serta respons yang cepat dalam menanggapi dinamika dan informasi di lapangan," jelas Yusuf.

"Indonesia juga dianggap sangat kooperatif dengan melibatkan negara-negara anggota lain selama proses review," sambungnya.

FATF Public Statement merupakan "daftar hitam" yang dikeluarkan oleh FATF mengenai negara-negara yang berisiko tinggi terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada sidang pleno FATF bulan Februari 2012 , Indonesia dinyatakan masuk ke dalam FATF Public Statement dikarenakan dinilai memiliki strategic deficiency.

Dengan demikian Indonesia tidak memenuhi ketentuan dalam FATF Special Recommendation I mengenai adopsi konvensi internasional mengenai terorisme, Special Recommendation II mengenai kriminalisasi pendanaan terorisme dan Special Recommendation III mengenai pembekuan serta merta terhadap aset milik terduga teroris yang dicantumkan dalam daftar PBB.


(TII)