Sebut Dana Aspirasi Tidak Sesuai UU, Fahri Hamzah Tegur Menteri Andrinof

Al Abrar    •    Jumat, 26 Jun 2015 14:06 WIB
Sebut Dana Aspirasi Tidak Sesuai UU, Fahri Hamzah Tegur Menteri Andrinof
Fahri Hamzah. Foto: Atet Dwi Pramadia/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku telah menegur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Teguran dilayangkan karena Fahri merasa tersinggung dengan pernyataan Andrinof. 

Pernyataan yang dimaksud Fahri adalah saat Andrinof mengatakan usualan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi tidak sesuai dengan undang-undang dan visi misi Presiden Joko Widodo. 

Menurut Fahri, tindakan Andrinof tersebut tidak menghargai upaya DPR menyejahterakan rakyat di dapilnya. "Kemarin saya menegur Menteri Bappenas, agak keras saya ngomong. Bung, Anda enggak menghargai kami untuk mendengar masalah rakyat," kata Fahri di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Jumat (26/6/2015).

Fahri menyebut, dalam usulan dana aspirasi, legislator tidak mengantongi uang. "DPR kan tidak pegang uang, DPR bukan kuasa pengguna anggaran. Kami cuma ingin mendengar permasalahan rakyat. Lalu suaranya disampaikan ke pemerintah. Kan gitu. Kok diputar-putar gitu, mana pasal yang menyebutkan DPR pegang uang. Jangan saling memfitnah," kata Fahri dengan nada tinggi.

Sebelumnya, Andrinof Chaniago menyebut dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota itu bertentangan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo.

"Kalau pakai konsep dana aspirasi bisa bertabrakan dengan visi misi Presiden," kata Andrinof di Kantor Presiden, kemarin, Rabu 24 Juni. 

Dia mengatakan, mekanisme dana aspirasi sulit dijalankan lantaran rawan penyimpangan. Begitu pula dengan kewenangan DPR yang bertentangan secara kelembagaan dengan fungsi eksekutif.

"Efeknya besar pada pembangunan.DPR kembali pada fungsi pengawasan, pembicaraan anggaran dan legislasi," tutur dia.

Ia memastikan, Presiden Jokowi menentang usulan program pembangunan daerah pemilihan ini. "Presiden enggak setuju," pungkas dia.
(KRI)