Indriyanto: Polri Punya Kewenangan Penyadapan seperti KPK

Yogi Bayu Aji    •    Jumat, 26 Jun 2015 15:27 WIB
revisi uu kpk
Indriyanto: Polri Punya Kewenangan Penyadapan seperti KPK
Indriyanto Seno Adji (Depan). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji menyebut kewenangan penyadapan dimiliki penegak hukum, selain KPK. Dia memastikan dengan mengacu pada aturan, polisi sangat dimungkinkan untuk bisa menyadap.

"Banyak yang kurang mendalami UU Tipikor, karena sejak tahun 1999, sejak UU Tipikor diperlakukan dan juga saya tim perumus, Pasal 26 Penjelasan UU Tipikor, penyidik, termasuk pentelikon/penuntut umum, memiliki kewenangan sadap (wiretapping). Jadi memang tidak ada perbedaan dalam wewenang penyadapan di antara penegak hukum," kata Indriyanto dalam pesan singkat, Jumat (26/7/2015).

Menurut dia, Korps Bhayangkara sebaiknya mengajukan pengaturan kewenangan ini dalam rancangan UU Polri. Hal ini juga memperkuat legalitas penyadapan kepolisian.

"Soal izin, kan administratif dan bisa diajukan pada Rancangan UU Polri inisiatif DPR. Izin pengadilan ada eksepsionalitasnya karena sadap itu urgen dan mendesak. Jadi bukan izin, tapi sekadar lapor saja ke pengadilan. Jadi tidak ada perbedaan secara substansial," papar dia.

Indriyanto menerangkan, KPK selama ini memang punya eksepsionalitas dalam penyadapan. Dia menyebutnya sebagai power based on legally sehingga KPK tak perlu izin pengadilan.

"Selain itu, bukan saja sadap pada tahap penyidikan, tapi sadap berlaku sejak tahap penyelidikan. Karena itu saya juga mendukung sikap Kapolri untuk soal sadap, ini sebagai komitmen 'Joint Law Official for Eradication Corruption' bagi penyelamatan keuangan negara," pungkas Indriyanto.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, sebelumnya, mengungkapkan model penyadapan yang ada di KPK sudah sangat baik sehingga tidak perlu diubah. Badrodin justru meminta agar institusinya diberikan kewenangan serupa.

"Kami minta malah penyadapan kayak KPK, kalau boleh. Kan beda kewenangannya, sama-sama penyadapan tapi beda antara KPK dan Polri. Kalau kita dikasih seperti itu, sangat bersyukur sekali," ujar Badrodin di Jakarta, Rabu 24 Juni.

Menurut dia, jika Polri diberi kewenangan seperti KPK, proses pengungkapan perkara bisa lebih maju. Sebab, saat ini penyidik Polri harus meminta izin pengadilan terlebih dahulu untuk menyadap seseorang.

Badrodin meyakini Polri juga akan lebih bisa operasi tangkap tangan jika memiliki kewenangan penyadapan seperti lembaga antikorupsi. Pasalnya, kata dia, polisi tak bisa tangkap tangan lantaran hasil sadap tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti.


(KRI)