Belum Kirim Proposal Resmi Dana Aspirasi, Menkeu: Kenapa Kita Harus Tanggapi

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 26 Jun 2015 15:58 WIB
dpr
Belum Kirim Proposal Resmi Dana Aspirasi, Menkeu: Kenapa Kita Harus Tanggapi
Menkeu Bambang Brodjonegoro -- FOTO: Antara/SIGID KURNIAWAN

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui bahwa Ketua Banggar DPR RI Ahmadi Noor Supit telah bertemu dengannya dan juga Presiden RI Joko Widodo guna menyampaikan usulan mengenai dana aspirasi secara langsung.

"Iya, memang sudah ngomong mengenai rencana itu," kata Bambang, di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2015).

Namun, meski sudah menyampaikan maksudnya secara langsung, Bambang  menegaskan selama DPR tidak memasukkan proposal usulan dana aspirasi  yang menandakan usulan tersebut resmi, pemerintah tidak akan menanggapi permintaan legislatif itu. "Cuma kan bukan pernyataan resmi. Jadi, harus ada proposal resmi," ujar dia.

Menurut Bambang yang juga Ekonom UI ini, yang menjadi pembicaraan dewasa ini adalah baru berupa aturan dari internal DPR sehingga tidak menjadi urusan yang harus ditanggapi pemerintah. "Proposalnya belum ada. Kenapa kita harus tanggapi duluan. Itu kan urusan internal rumah tangga orang (DPR)," tegas Bambang.

Sebelumnya, legislatif mengajukan anggaran aspirasi daerah pemilihan (dapil) berkisar dari Rp15 miliar hingga Rp20 miliar per tahun setiap anggota. Dengan demikian, total anggaran yang diminta setiap tahunnya sebesar Rp11,2 triliun.

Permintaan tersebut tertuang dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Ketua DPR RI Setya Novanto mengakui, jumlah tersebut memang meningkat dari anggaran sebelumnya yang hanya Rp1,6 miliar per anggota.

Novanto menjelaskan, kenaikan nominal itu lebih kepada menyesuaikan perkembangan, seperti misalnya perbaikan jalan dan pembangunan jembatan yang memerlukan biaya tidak sedikit. "Kita semua sesuaikan dengan situasi yang ada. Kita lihat perkembangannya, namun ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat," tutup Novanto.


(ABD)