Menkeu: Dana Aspirasi Tidak Sesuai UU

Fathia Nurul Haq    •    Jumat, 26 Jun 2015 16:07 WIB
dana aspirasi
Menkeu: Dana Aspirasi Tidak Sesuai UU
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Foto: Ant/Yudhi Mahatma.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sangsi mekanisme penganggaran Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) alias dana aspirasi sebesar Rp20 mliar per anggota dapat diterima di Indonesia. Dana aspirasi tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

"Dana aspirasi kalau modelnya seperti 2010, kalau setiap anggota DPR dapat jatah kemudian dia berhak mengalokasikan sendiri itu seperti di AS. Tidak sesuai dengan UU apapun di Indonesia. Itu yang tidak sesuai dengan mekanisme APBN," ujar Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Kendati demikian, Bambang belum menerima proposal pengajuan dana aspirasi dari DPR. Karena itu, pihaknya tidak tau apakah ajuan dana aspirasi kali ini masih sama dengan mekanisme yang diajukan pada tahun 2010.

Usulan dana aspirasi telah disepakati dalam sidang paripurna, Kamis (25/6/2015) kemarin. Namun demikian, menurut Bambang, kesepakatan itu masih berupa aturan internal yang belum menjadi wewenangnya.

"Saya tidak tahu, proposalnya belum ada. Kalau dana aspirasi belum ada yang masuk. Itu kan aturan internal DPR, kenapa kita harus tanggapi duluan. Orang urusan internal tetangga," kata Bambang ketus.

Bambang juga mengakui, Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit telah melakukan pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Keuangan. Namun, Bambang tetap berkeras menunggu proposal resmi sampai di mejanya.

"Iya memang ngomong mengenai rencana itu. Cuma kan bukan pernyataan resmi. Jadi harus ada proposal resmi. Tapi kalau mekanisme kayak 2010, saya tegaskan itu tidak sesuai," jelas Bambang. 


(DOR)