JK Ingin UU KPK Tak Membuat Pejabat Takut Ambil Keputusan

Dheri Agriesta    •    Jumat, 26 Jun 2015 16:30 WIB
revisi uu kpk
JK Ingin UU KPK Tak Membuat Pejabat Takut Ambil Keputusan
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Kazuhiro Nogi/AFP

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tak masalah jika UU KPK batal direvisi. Yang penting, kata dia, UU Nomor 30 tahun 2002 itu jangan membuat pejabat pemerintah takut dalam mengambil keputusan.

Menurut mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian ini, fungsi UU KPK adalah mengatur kelembagaan komisi antikorupsi itu. UU justru jangan menciptakan ketakutan luar biasa bagi pejabat. Dampaknya kebijakan jadi tak berjalan dengan semestinya.  

"Itu pesannya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2015). 

Penjelasan JK itu dilontarkan saat menanggapi pertanyaan wartawan soal penolakan pemerintah terhadap revisi UU KPK. 

JK selama ini menilai penyadapan oleh KPK harus diatur ulang. Aturannya, kata dia, harus lebih rinci. Dia khawatir keleluasaan penyadapan yang dimiliki lembaga penegak hukum justru melanggar hak warga negara, termasuk pejabat. 

JK mengaku tak masalah UU KPK tak direvisi. Yang paling penting adalah efektivitasnya sebagai regulasi.  "Revisi atau tidak itu urusan kedua," ujarnya. 

Jika revisi terhadap UU KPK batal, kata JK, pengaturan bisa saja dilakukan secara internal atau memberlakukan aturan lain. "Bisa saja, kalau dikasih aturan-aturan, bisa internal atau pemberlakuan aturan lainnya," kata JK.

Pemerintah masih berupaya menolak Revisi UU KPK yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden sudah mengutus Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyurati DPR.

"Saya mendengar Menkumham itu telah mengirimkan surat pada pimpinan DPR. Mungkin surat yang disampaikan Menkumham berkaitan dengan itu (penolakan)," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Revisi UU KPK sah menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2015. Revisi UU KPK menggantikan revisi UU tentang Penyimpanan Keuangan pusat dan daerah yang yang digeser menjadi tahun depan.

Keputusan DPR merevisi UU KPK mendapat penolakan dari banyak kalangan. Apalagi fokus revisi salah satunya adalah menghilangkan keleluasaan kewenangan menyadap yang dimiliki KPK. 


(KRI)