Butuh Banyak 'Tangan' untuk Tuntaskan Pengemis Musiman

LB Ciputri Hutabarat    •    Jumat, 26 Jun 2015 23:02 WIB
pmks
Butuh Banyak 'Tangan' untuk Tuntaskan Pengemis Musiman
Ilutrasi pengemis Ibu Kota--MTVN/Intan Fauzi

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak pihak harus turun tangan untuk menangani fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) musiman di Ibu Kota. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi menilai, selama ini proporsi pemecahan masalah seperti gelandangan dan pengemis di Indonesia tak seimbang.

"Perlu juga diajak kolaborasi bersama daerah yang menghasilkan pengemis itu. Jadi bukan masalah Dinsos Jakarta atau Kemensos saja. Bahkan Kementerian Ekonomi juga butuh turun tangan," kata Yogi saat berbincang dengan metrotvnews.com, Jumat (26/5/2015).

Fenomena meningkatnya jumlah pengemis di bulan Ramadan memang sudah lumrah di kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Bahkan berdasarkan data Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah PMKS di Ibu Kota hampir mencapai 20 ribu jiwa.

Karena itu pemerintah harus punya sistem yang baik untuk menekan angka PMKS yang tinggi. "Sistemnya harus ada, pemerintah itu harusnya sudah menyiapkan sebelum Ramadan tiba. Jadi bisa wanti-wanti, bukan waktu Ramadan baru didakan razia yang sifatnya inkremental," kritik Doktor dari Univeritas Malaya, Malaysia itu.

Yogi pun mencontohkan beberapa negara berkembang yang berhasil menekan angka PMKS. Contohnya India lewat kebijakan buffer zone (daerah penyangga). Indonesia seharusnya bisa meniru India yang memiliki susunan demografi mirip.

"Contohnya India, dia tetapkan buffer zone yang diisi oleh PMKS tapi di empowerment (diberdayakan). Satu wilayah mungkin dibuat satu produk yang kira-kira bisa untuk menghasilkan. Bukan dibina terus dilepas yang jadi formalitas. Tapi ada barang jadi," jelasnya.

Kendati demikian, Yogi yakin, Indonesia punya kesempatan untuk keluar dari bayang-bayang PMKS. Asal, sambung dia, Indonesia mau memetakan masalah dan membentuk sistem yang baik serta menurunkan ego sektoral.

"Saya pikir dengan umur Indonesia yang setengah abad lebih, seharusnya kita bisa menekan. Kita bisa bebas dari PMKS, intinya pemerintah harus mau bekerja lebih dan belajar terus," tutup dia.


(SUR)