Bongkar Muat Lambat dan Kemarahan Jokowi

Hardiat Dani Satria    •    Jumat, 26 Jun 2015 23:39 WIB
dwelling time
Bongkar Muat Lambat dan Kemarahan Jokowi
Petugas Jakarta International Container Terminal (JICT) mengawasi aktifitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo tampak tak tak bisa menyembunyikan kemarahannya pada Rabu siang itu (17/6/2015), saat menyaksikan data yang menjunjukkan bahwa dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, mencapai 5,5 hari. Hal ini mencerminkan pelayanan proses bongkar muat barang di pelabuhan ternyata masih sangat lambat.
 
Saat itu Jokowi (sapaan Joko Widodo) didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, dan jajaran pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan.
 
Ia menanyakan dengan nada geram kepada para pejabat terkait tentang apa alasan dwelling time tidak bisa dipercepat hingga kurang dari lima hari. Padahal pemerintah menargetkan perbaikan dwelling time menjadi rata-rata 4,7 hari untuk tahun ini.
 
Setelah menemukan fakta yang mengecewakan ini, siang itu Jokowi pun langsung memimpin rapat dengan 18 kementerian dan lembaga untuk membahas solusi terkait lambannya pelayanan pelabuhan. Ia menyatakan akan menyelidiki instansi mana yang pelayanannya paling lambat. Presiden bahkan menegaskan bakal memecat pejabat yang tidak becus dalam kinerjanya untuk mengurangi waktu bongkar muat barang di pelabuhan.
 
"Saya akan cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Bisa saja dirjennya saya copot, bisa saja pelaku di lapangannya yang dicopot, bisa juga menterinya yang saya copot," kata Jokowi.
 
Wajar jika masalah ini membuat Jokowi berang. Sebab, hingga kini Indonesia masih menyandang citra buruk sebagai negara dengan inefisiensi logistik tertinggi di ASEAN. Biaya logistik di pelabuhan Indonesia mencapai 24,5 persen dibanding produk domestik bruto (PDB).
 
Percepatan pelayanan bongkar muat di pelabuhan memang menjadi perhatian presiden. Sebab, kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari lamanya dwelling time ini bisa mencapai Rp780 triliun per tahun.
 
Berdasarkan data Sistem Informasi Dwelling Time Nasional, selama dua tahun terakhir, kondisi layanan bongkar muat di pelabuhan di Indonesia tergolong “warning” atau meprihatinkan, dibuktikan dengan waktu dwelling time yang terkadang mencapai lebih dari tujuh hari.
 
Di tahun 2013, dwelling time import mencapai 6,34 hari. Kondisi ini masuk dalam kategori “warning”. Rincannya adalah sebagai berikut, pada bulan Januari angka dwelling time sebesar 6,24 hari, Februari 5,89 hari, Maret 6,3 hari, April 6,52 hari, Mei 7,57 hari,  Juni 7,22 hari, Juli 6,48 hari, Agustus 7,59 hari, September 6,37 hari, Oktober 6,18 hari, November 6,07 hari, dan Desember 5,88 hari.
 
Selanjutnya di tahun 2014, angka dwelling time import turun menjadi 4,89 hari. Namun, angka ini masih menunjukkan kondisi “warning”. Rinciannya adalah sebagai berikut, Januari 6,89 hari, Februari 6,42 hari, Maret 5,06 hari, April 5,61 hari, Mei 5,41 hari, Juni 4,74 hari, Juli 4,45 hari, Agustus 4,66 hari, September 3,98 hari, Oktober 4,44 hari, November 3,58 hari, dan Desember 4,12 hari.
 
Sedangkan pada tahun 2015 hingga Juni ini, angka dwelling time import mengalami perbaikan yang signifikan yaitu 4,08 hari atau dalam kondisi “normal”. Rinciannya adalah, pada bulan Januari 4,49 hari, Februari 4,02 hari, Maret 3,53 hari, April 3,96 hari, Mei 4,1 hari, dan Juni 4.99 hari.


 
Siapa yang bertanggung jawab?
 
PT Pelindo ‎II menilai bahwa pihak pelabuhan bukanlah sumber utama permasalahan lamanya dwelling time. Karena, ada tahapan dari proses dwelling time yang terhambat pada saat koordinasi antar instansi terkait.
 
"Saya kira sangat jelas, untuk pelaksanaan dwelling time, tugas dan tanggung jawab Pelindo II ada di bongkar muat, meletakkan barang tersebut di container yard (Tempat Penampungan Sementara/TPS peti kemas)," ujar Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II Saptono R. Rianto dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (22/6/2015).
 
Definisi dwelling time adalah waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar dan diangkat dari kapal sampai peti kemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama.
 
Saptono menjelaskan, proses yang menentukan lamanya dwelling time di pelabuhan terbagi atas tiga tahap, yakni pre-clearance, customs clearance, dan post-clearance. Tiap tahap ada pihak berwenang masing-masing. Pre-clearance adalah proses peletakan petikemas di tempat penimbunan sementara (TPS) di pelabuhan dan penyiapan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).
 
Adapun customs clearance adalah proses pemeriksaan fisik petikemas (khusus untuk jalur merah), lalu verifikasi dokumen-dokumen oleh Bea Cukai dan pengeluaran surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Sementara kegiatan post-clearance adalah saat peti kemas diangkut ke luar kawasan pelabuhan dan pihak pemilik peti kemas melakukan pembayaran ke operator pelabuhan.
  
Namun, menurut Saptono, pada tahapan pre-clearance biasanya paling menyita waktu. Karena seringkali penerbitan PIB begitu lama. Pada tahapan ini, banyak pihak importir yang tidak mau mengecek kelengkapan izin barang impor masuk ke Indonesia. Dalam hal ini pihak importir tidak mau diajak kerja sama. Padahal, jika importir memeriksa izin barang impor, maka masalah dwelling time akan selesai dalam waktu dua sampai tiga hari.
 
"Sebenernya kalau importir mengecek kelengkapan izin barang impor yang masuk pasti akan cepat selesai permasalahannya. Karena tidak dicek, ya jadi lama," imbuh Saptono.
 
Saptono menambahkan, masalah dwelling time ini melibatkan sedikitnya enam instansi pemerintah terkait, yang merupakan proses lintas sektoral pemerintahan di luar Pelindo II. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan dwelling time perlu koordinasi antar lembaga atau instansi yang terikat dengan kegiatan ekspor impor barang serta pelayanan di pelabuhan.
 
Sedangkan kewenangan untuk mengeluarkan barang yang ada di dalam terminal dipegang oleh importir, serta Bea Cukai, setelah importir memenuhi seluruh kelengkapan adminsitrasi. Berdasarkan pengalaman Saptono, sebagian besar dokumen barang sudah diurus oleh importir dengan baik dan lengkap. Meskipun begitu, masih ada beberapa dokumen yang baru saja diurus ketika kontainer sudah di lapangan.
 
Beberapa kementerian atau lembaga yang menurut Pelindo II termasuk dalam pelayanan dwelling time antara lain adalah Badan Karantina Kementerian Pertanian, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Karantina Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).‎
 
 
Buruknya tahapan pre-clearance
 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo juga mengungkapkan bahwa masalah lamanya dwelling time ditentukan pada tahapan pre-clearance. Untuk mencapai target 4,7 hari sesuai harapan Presiden, yang perlu perbaikan tahapan pre-clearance.
 
Indroyono merincikan, dari  4,7 hari waktu dwelling time, 2,7 hari untuk pre-clearance atau sebelum masuk bea cukai. 0,5 hari pada saat proses custom clearance di bea cukai. Sedangkan tahap post-clearance 1,5 hari supaya barang tersebut dapat segera keluar dari kompleks pelabuhan.
 
“Maka dilihat bahwa pre-clearance ini yang mesti ditingkatkan, di mana melibatkan 18 kementerian. Tapi yang banyak proses itu di sembilan kementerian. Jadi, kami akan pertajam apa saja langkah-langkahnya yang akan diambil,” ujar Indroyono kepada Metrotvnews.com, Rabu (24/6/2015).
 
Indroyono mencontohkan, untuk mempercepat proses tahapan pre-clearance, Kementerian Perdagangan diminta untuk mendata barang-barang impor sebelum kapal sampai di Tanjung Priok. Bahkan, jika memungkinkan, sebelum kapal tersebut berangkat dari daerah asalnya, Kemendag terlebih dahulu telah menerima manifestnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari proses adminstrasi yang berbelit-belit ketika sampai di Tanjung Priok yang seringkali memakan waktu lama. Indroyono yakin, langkah ini dapat memperlancara proses tahapan pre-clearance.
 
Selain itu, ia melanjutkan, dalam waktu dekat Kementerian Perhubungan akan segera memasang iklan di media massa dalam rangka sosialisasi dan pembelajaran supaya para importir tidak menumpuk barang di pelabuhan. Selain itu, Kemenhub juga akan membentuk Otoritas Pelabuhan, yang mana sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Otoritas Pelabuhan ini nantinya akan dibentuk di bawah Kemenhub dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 
“Nanti kami harus memperkuat adanya Otoritas Pelabuhan ini, karena dia yang mengatur pre-clearance, custom clearance, dan post-clearance tadi. Kami juga harus cepat dan transparan, karena itu untuk transaparansinya masyarakat bisa membuka web www.dwelling.indonesiaport.co.id,” kata Indroyono.
 

Buruknya Manajemen Pelabuhan
 
Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI) Yulian Paonganan, menyatakan bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan dalam dwelling time ini mengindikasikan buruknya manajemen pelabuhan di Indonesia.  
 
Menurut Yulian, untuk menyelesaikan masalah lamanya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini dikarenakan, banyak elemen yang mempengaruhi lamanya dwelling time di Tanjung Priok.
 
Selain karena masalah kondisi lalu lintas di pelabuhan Tanjung Priok yang semrawut,  jumlah barang yang masuk dan yang keluar pelabuhan juga tidak seimbang. Proses perizinan untuk barang impor yang berbelit-belit dan melibatkan banyak instansi juga menciptakan dwelling time menjadi lama. Maka dari itu, perlunya koordinasi antar sektor yang baik untuk menyelesakan masalah dwelling time ini.
 
Sedangkan pihak yang seharusnya dapat membuat koordinasi antar lembaga tersebut membaik adalah Pelindo II. Yulian menilai, buruknya manajemen pelabuhan ini juga merupakan bukti gagalnya Pelindo II  dalam mengkoordinir instansi-instansi terkait. Namun, semuanya juga tidak bisa disalahkan ke Pelindo II. Sebab, dari pihak instansi pemrintah seperti Bea Cukai  dan Karantina juga dinilai belum memiliki kualitas SDM yang terlatih untuk menjalankan sistim koordinasi yang baik.
 
Buruknya manajemen pelabuhan ini juga tidak dialami oleh pelabuhan Tanjung Priok saja. Hampir semua pelabuhan besar di Indonesia seperti di Surabaya, Medan dan Makassar juga mengalami hal serupa. Di samping itu, dwelling time ini, kata Yulian, adalah masalah klasik yang sebenarnya sudah lama terjadi di Indonesia.  Selama lima tahun terakhir, Yulian melihat kondisi lamanya dwelling time selalu di atas lima hari.
 
Selain masalah buruknya manajemen pelabuham dan  sistim koordinasi antar lembaga, yang menjadi momok dalam tata kelola pelabuhan adalah mental aparatnya. Artinya, dengan berbelit-belitnya rantai birokrasi, maka akan membuat celah praktik tata kelola tidak sehat akan semakin subur. Bahkan, ada indikasi bahwa sistem yang rumit ini diciptakan secara sengaja supaya praktik pungli dan suap tetap berjalan untuk mempermudah perizinan.
 
“Makanya saya bilang dari awal, saya kritik konsep maritimnya Pak Jokowi, mungkin kalau dibaca di media saya agak keras. Artinya, untuk membenahi maritim Indonesia itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi banyak hal yang crowded, seperti sistem transprtasi laut yang amburadul, misalnya. Itu baru aspek transportasi laut, banyak hal dan itu semua kacau-balau,” kata Yulian kepada Metrotvnews.com.
 
Harus diakui, ia melanjutkan, bahwa Indonesia memang tidak punya perhatian serius terhadap bidang maritim. Padahal aktivitas maritim di negara kepulauan ini berperan amat penting.
 
Kenyataannya, kata dia, sampai saat ini belum ada regulasi yang betul-betul membuat konsep pembangunan kemaritiman bisa berjalan. Apabila Indonesia secara serius ingin dibuat sebagai negara maritim, hal pertama yang harus dibenahi adalah kebijakan terkait pondasi kemaritiman.
 
“Pondasi dalam artian begini, karena banyak kebijakan-kebijakan itu yang saling tumpang tindih begitu. Misalanya UU tentang Pelayaran, UU tentang Perikanan, UU Bea Cukai, itu semua banyak yang overlap. Karena dalam membuat UU itu, orang yang di DPR juga kurang paham terhadap maritim, sehingga terlau mudah disusupi kepentingan-kepentingan,” imbuh Yulian.
 
Maka dari itu, sinkronisasi kebijakan soal kemaritiman ini perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum berbicara masalah teknisnya. Hal ini dikarenakan, setiap institusi yang ada di pelabuhan tersebut berjalan berdasarkan regulasi yang ada. Sedangkan, regulasi antara satu instansi dengan instansi lainnya masih belum sinkron dan cenderung tumpang tindih.
 
“Makanya saya sarankan ke Pemerintahan Jokowi, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim, perlu stepnya apa saja? Jangan langsung lompat-lompat begitu. Konyol sampai kapan pun Indonesia tidak akan sampai kesana (negara maritim),” jelas Yulian.
 
Rendahnya Daya Saing Pelabuhan
 
Meskipun berada dalam negara kepulauan, perlu diakui bahwa daya saing pelabuhan Indonesia masih jauh di bawah negara-negara tetangga. Berdasarkan laporan survei Logistics Performance Index (LPI) tahun 2014 yang diterbitkan Bank Dunia, Indonesia berada di posisi 53 di seluruh dunia. Posisi Indonesia ini masih kalah dengan negara tetangga, Thailand yang berada di urutan ke-38 dan Malaysia di urutan ke-29. Seperti diketahui bahwa dwelling time di Thailand dan Malaysia hanya berkisar 4 sampai 5 hari. Sedangkan lamanya dwelling time di Singapura berkisar 1 sampai 1,5 hari. Tidak hanya itu, berdasarkan laporan LPI 2014, ternyata persoalan utama Indonesia terletak pada sektor pelabuhan.
 
Persoalan-persoalan di pelabuhan inilah yang membuat rendahnya daya saing pelabuhan nasional dengan negara-negara tetangga. Bahkan di ASEAN sendiri, daya saing pelabuhan Indonesia juga paling rendah. Diperparah dengan waktu dwelling time yang amat lama.
 
Kondisi pelabuhan di Singapura yang begitu kuat ini dipengaruhi oleh letak gogrrafis dan manajemen pelabuhannya. Yulian menjelaskan, negara Singapura merupakan negara kecil yang terletak di mulut Selat Malaka.  Pada awalnya, Singapura memang telah direncanakan orientasinya untuk bisnis pelabuhan dunia.
 
“Singapura itu memang kota pelabuhan dulunya. Sehingga untuk bisa membuat kapal-kapal itu bisa bersandar di sana, selain memang lokasinya yang strategis, tentu mereka harus membuat manajemen pelabuhan yang sedemikain rupa sehingga membuat distribusi barang di pelabuhan itu bisa lancar. Ini yang membuat dwelling time bisa cuma sehari, dua hari,” jelas Yulian.
 
Ditambah lagi,  sumber devisa Singapura yang terbesar berasal dari pelabuhan, membuat mereka harus menciptakan manajemen pelabuhan yang begitu rapi. Sebab, jika dwelling time-nya lancar, maka devisanya juga akan mengalir deras. Sayangnya, selama ini di Indonesia upaya pembenahan manajemen pelabuhan tidak pernah menjadi prioritas seperti di Singapura. Selain itu, pemerintah juga tidak pernah mengembangkan secara optimal sektor kemaritiman selama ini. Hal inilah yang menyebabkan pelabuhan-pelabuhan nasional tidak bisa bersaing dengan pelabuhan Singapura dan Malaysia.
 
Yulian menyarankan, supaya bisa membuat pelabuhan yang dapat bersaing denga Singapura dan Malaysia, seharusnya pemerintah membuatnya di Sabang, Aceh. Namun, upaya ini tidak pernah diwacanakan sebelumnya. Padahal, jika melihat strategisnya wilayah Sabang, potensi raupan devisa negara dari sektor pelabuhan dapat bersaing dengan negara tetangga.
 
Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan akan membangun pelabuhan internasional Bojonegara di Banten. Namun, proyek pembangunan pelabuhan itu tidak dilanjutkan. Padahal, pelabuhan Bojonegara ini memliki letak strategis yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Ia menduga ada upaya dari Singapura membuat pembangunan pelabuhan Bojanegara tidak terealisasikan, demi kepentingan melanggengkan dominasinya di kawasan.
 
“Ya mungkin permainan pihak Singapura, makanya pelabuhan di Bojonegara tidak jadi. Kalau dulu pelabuhan di Bojonegara itu terealisasi, dan itu bisa beroperasi dengan baik, maka kapal-kapal yang berukuran gede, mereka akan cenderung lewat situ. Karena kan di Selat Malaka rawan perompak. Kalau kapal-kapal raksasa lewat Selat Sunda kan dalam, jadi bisa mampir dulu kan di pelabuhan Bojonegara itu,” kata Yulian.
 


(ADM)