Ada RUU JPSK Agar Kasus Model Century tak Terulang Lagi

Ade Hapsari Lestarini    •    Sabtu, 27 Jun 2015 17:09 WIB
bank centurykeuangan
Ada RUU JPSK Agar Kasus Model Century tak Terulang Lagi
Gedung Parlemen (MI/SUSANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Hukum dan HAM sudah menyerahkan surat permohonan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencabutan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perppu JPSK) Nomor 4 tahun 2008.

Permohonan tersebut disampaikan ke DPR RI melalui Komisi XI yang membidangi keuangan negara pada Kamis 25 Juni 2015. Rencana Pemerintah mencabut Perppu Nomor 4 Tahun 2008 itu pun mendapat dukungan Anggota Komisi XI DPR RI M Misbakhun.

"Dicabutnya Perppu 4/2008 adalah langkah untuk meneruskan pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang selama ini berpolemik karena tumpang tindihnya peraturan," ujar Misbakhun dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).

Misbakhun memandang, manajemen protokol krisis dengan payung hukum yang jelas dan tegas merupakan keniscayaan di tengah tantangan sektor keuangan yang semakin dinamis. Dia menambahkan, bangunan sistem keuangan akan lebih siap dalam merespons segala ancaman pada sektor keuangan, sehingga tidak lagi berimbas pada kepentingan bangsa yang lebih besar.

Oleh karena itu, protokol krisis harus memiliki landasan hukum yang kuat, artinya dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk perppu. Adapun kehadiran UU JPSK dinilainya akan merinci bagian-bagian penting yang menjadi celah hukum yang selama ini diperdebatkan. Khususnya terkait langkah-langkah dalam penanganan krisis agar tidak menimbulkan permasalahan hukum baru.

Selama ini, peran lembaga-lembaga otoritas keuangan dalam menjawab persoalan krisis belum memiliki demarkasi yang jelas dan tegas. Padahal, pengalaman kasus Bank Century telah melahirkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat UU 21 Tahun 2011.

"Sayangnya OJK masih terfokus pada kinerja yang terkait dengan kelembagaannya sendiri," katanya.

Menurut Politikus Golkar itu, keberadaan UU JPSK nantinya tidak hanya memperkuat landasan hukum, namun juga memperjelas kegiatan pengawasan indikator, penetapan status, respons kebijakan maupun organisasi dan proses pengambilan keputusan.

"UU JPSK akan menjamin terjaganya stabilitas sistem keuangan agar dapat berfungsi normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Yang pasti, aturan JPSK harus dibuat selengkap mungkin sehingga skandal seperti Bank Century tak terjadi lagi," pungkas dia.



(ABD)

Hatta Ali Merasa Difitnah

Hatta Ali Merasa Difitnah

1 hour Ago

Menurut Hatta, dirinya datang ke Surabaya karena diminta menjadi dosen penguji dalam ujian terb…

BERITA LAINNYA