Beri Alamat Palsu, Warga Korsel Dilarang Masuk Indonesia lagi

- 25 Maret 2013 22:36 wib
Ist
Ist

Metrotvnews.com, Jakarta: Kang Sung Hoon harus mengucapkan selamat tinggal kepada Indonesia. Negeri ini mulai sekarang terlarang bagi warga negara Korea Selatan itu. Pasalnya, Kang terbukti memberikan alamat palsu.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Maryoto Sumadi di Jakarta, Senin (25/3), pada 14 Maret Kang mengajukan permohonan perpanjangan izin tinggal visa on arrival di kantor Imigrasi Jaksel. Saat itu dia mencantumkan Apartemen Brawijaya Tower I/604 Kebayoran Baru, Jaksel, sebagai alamat tempat tinggalnya.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui alamat tersebut palsu. "Diketahui yang bersangkutan tidak pernah tinggal di alamat tersebut," kata. Maryoto.

Setelah ditanyai dalam pemeriksaan, Kang mengaku datang ke Indonesia adalah untuk bermain golf. Selain itu alasannya mencantumkan alamat Apartemen Brawijaya adalah karena dia pernah tinggal di sana pada 14-15 Maret 2013.

"Dia mengaku di Indonesia difasilitasi oleh seseorang bernama Kim. Selanjutnya Kang juga mengaku tidak menyangka persoalan alamat itu perkara besar. Padahal setiap warga negara asing wajib melaporkan perubahan tempat tinggal dan pekerjaan," jelasnya.

Kang pun akhirnya dideportasi pada 23 Maret 2013. Dia dipulangkan ke negaranya dan dimasukkan dalam daftar penangkalan imigrasi Indonesia.

Nasib serupa juga dialami Zhao Lei, warga negara China. Dia kedapatan memiliki pekerjaan sampingan sebagai guru di Indonesia.

Padahal pekerjaannya yang dilaporkan ke petugas imigrasi adalah sebagai marketing advisor PT Bangun Karya Selaras. Atas kesalahannya itu, Lei masuk daftar penangkalan dan akan dideportasi pada Senin (25/3) malam. Dia akan diberangkatkan pada pukul 20.20 wib. (Hera Khaerani)

()

POLITIK
PERISTIWA
INTERNASIONAL
DAERAH

Mata Najwa: Babak Baru Indonesia (6)

23 Juli 2014 23:23 wib

Mata Najwa, Rabu (23/07/2014): di Mata Najwa kali ini dengan tema 'Babak Baru Indonesia', hadir di Mata Najwa yaitu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Pakar hukum tata negara, Zaenal Arifin Mochtar. Direktur eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla