Lima Peraturan CSR Era Dahlan Iskan Dinilai tak Lazim

Agus Josiandi    •    Senin, 29 Jun 2015 01:15 WIB
lingkungan hidup
Lima Peraturan CSR Era Dahlan Iskan Dinilai tak Lazim
Dahlan Iskan, Ant/ Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Bangkalan: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al Fauzi meminta pemerintah mencabut lima peraturan yang diterbitkan Dahlan Iskan semasa masih menjabat sebagai Menteri BUMN. Sebab lima peraturan itu berkaitan dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibilty (CSR) yang dianggap merugikan keuangan negara.

"Dari sejumlah kebijakan yang diambil Pak Dahlan, satu yang menjadi perhatian kami adalah terbitnya 5 peraturan menteri (Permen), yang kami nilai tak lazim. Karena itu kami minta Bu Rini Soemarno, Menteri BUMN saat ini untuk mencabut kelima Permen tersebut," terang Farid saat ditemui di sebuah pondok pesantren di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Minggu (28/6/2015) petang.

Menurut  Farid, kelima Permen itu berkaitan dengan program PKBL yang kini ditangani langsung oleh Bareskrim Polri. Diduga, program itu malah merugikan keuangan negara hingga Rp317 miliar.

"Jadi dengan kelima Permen tersebut, seluruh dana CSR dari semua BUMN yang ada di seluruh Indonesia, dikumpulkan dalam satu wadah dan dikelola. Semisal kasus pencetakan sawah di Kalimantan yang tidak jelas, lalu proyek mobil listrik yang juga tak jelas itu," papar Farid.

Farid menerangkan, tidak seharusnya dana PKBL tersebut dikelola sendiri oleh Kementrian BUMN. Sedianya, dana itu disalurkan langsung ke masyarakat untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan.


(RRN)