Menteri ESDM: Keppres Dibentuk untuk Permudah Integrasi Papua

Annisa ayu artanti    •    Senin, 29 Jun 2015 14:01 WIB
papua
Menteri ESDM: Keppres Dibentuk untuk Permudah Integrasi Papua
Papua, salah satu kawasan Indonesia timur yang akan dikembangkan -- MI/AGUNG SASTRO

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pembentukan tim kajian kebijakan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan ekonomi Papua dilakukan untuk mempermudah integrasi pembangunan kawasan Papua.

"Keppres ini memberi mandat kepada tim untuk melakukan kajian supaya ada integrasi antarpengelola yang dilakukan oleh badan usaha dengan pembangunan kawasan Papua," kata Sudirman, ditemui usai rapat perdana dengan Kepala Bappenas, di Kantor Bapenas, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Rencananya, setelah melakukan beberapa kajian terkait hal tersebut, Sudirman akan mengusulkan kerangka secara lebih rinci sebagai landasan untuk membuat kebijakan. "Itu nanti hasilnya ada satu usulan cetak biru, bagaimana mengintegrasikan pembangunan papua yang berbasis pengelolaan sumber daya alam," usul dia.

Menurut dia, tim ini juga harus mempertimbangkan beberapa aspek-aspek spesifik seperti hukum dan budaya di Papua. Sudirman pun menyatakan setiap kementerian telah melakukan dan mempunyai database tersendiri terkait pembangunan Papua, begitu juga dengan Kementerian ESDM.

"Tidak mulai dari nol, karena masing-masing kementerian kan sudah melakukan dan punya database. Tadi juga sudah sangat baik, tinggal dikaji beberapa kali lagi. Jadi tidak ada spesifik mengenai perusahaan tertentu tapi sember daya alam yang ada," ujar dia.

Sementara untuk masalah anggaran, Sudirman belum dapat menjelaskan secara rinci, pasalnya hari ini merupakan rapat perdananya. Sehingga pengajuan susunan personalia dan rencana kerja belum diperoleh gambaran.

"Belum, mungkin dalam waktu satu bulan sudah ada budget-nya. Tapi tidak banyak-banyak. Ya dari APBNP dari budget Sekjen juga," tutup dia.

Sebagai informasi, Tim Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015.


(AHL)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

23 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA