Pidanakan Pengusaha yang Pekerjakan Anak-anak

Al Abrar    •    Senin, 29 Jun 2015 14:03 WIB
dpr ads
Pidanakan Pengusaha yang Pekerjakan Anak-anak

Metrotvnews.com, Jakarta: Gebrakan pemerintah dalam kampanya penarikan pekerja anak-anak amat ditunggu. Terutama di daerah perbatasan dan kepulauan terluar yang sering luput dari pengawasan aparat.

"Bila ada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak harus diberi sanksi. Ini sudah masuk ranah pidana, kita sudah ada UU-nya dan ikut ratifikasi konvensi ILO," ujar anggota Komisi IX DPR, Ali Mahir, Senin (29/6/2015).

Sedikitnya 16 ribu anak-anak usia 7-15 tahun yang diketahui bekerja di berbagai sektor informal. Banyak yang berada di daerah sekitar perbatasan dan pulau-pulau terluar.

"Di daerah perkebunan kelapa sawit, anak rentan juga dipekerjakan, ikut orangtuanya untuk memenuhi 
target kerja orangtuanya sebagai buruh," ungkap politikus NasDem ini.

Padahal pekerjaan yang mereka geluti tergolong berat bagi anak-anak. Belum lagi lingkungan hidup yang juga berbahaya bagi anak-anak dengan kualitas hidup rendah.

Kondisi demikian rentan mengancam perkembangan mental dan intelektual anak-anak. Maka rencana pemerintah menggelar kampanye menarik pekerja anak-anak sangat perlu didukung.

“Bila anak-anak dipaksakan melakukan pekerjaan di luar batas kemampuan usianya, akan mereduksi semangat dan potensi intelektualnya," papar Mahir.

Namun diingatkannya, bahwa pemerintah jangan cuma mengembalikan anak-anak kepada keluarga. Jauh lebih penting memberikan solusi kepada mereka agar bisa memperbaiki kualitas hidup.

"Anak-anak itu kan dipaksa bekerja untuk menopang ekonomi keluarga. Maka perbaikan ekonomi yang tak kalah pentingnya," sambung Mahir.
 


(LHE)