KPK Tegaskan tak akan Beri Penangguhan Penahanan ke SDA

Yogi Bayu Aji    •    Senin, 29 Jun 2015 14:06 WIB
korupsi haji
KPK Tegaskan tak akan Beri Penangguhan Penahanan ke SDA
Suryadharma Ali. Foto: MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tak akan memberikan penangguhan penahanan terhadap mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA). Pasalnya, hal itu tak pernah terjadi di lembaga antikorupsi.

"Sepengetahuan saya kebijakan KPK tidak memberikan penangguhan penahanan," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji dalam pesan singkat, Senin (29/6/2015).

Menurut dia, jika pun bisa memberi penangguhan penahanan, harus ada alasan yang kuat. Indriyanto mencontohkan, masalah kesehatan tahanan. "Kecuali dalam kondisi medis yang ditentukan oleh tim medis yang obyektif dan kompeten," tegas dia.

KPK, kata dia, juga masih belum akan mengutak-atik penahan SDA, termasuk memindahkannya ke rumah tahanan KPK. "Belum ada rencana pemindahan tersebut," tekan dia.

SDA resmi jadi tersangka kasus penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2010-2011 pada 24 Desember 2014. Dia baru ditahan sejak 10 April 2015.

Atas perbuatannya bekas Ketua Umum PPP ini, dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan juncto Pasal 65 KUHPidana.

Ketua Umum PPP versi Mukhtamar Jakarta Djan Faridz meminta penangguhan penahanan untuk SDA pada Senin 15 Juni lalu. Pasalnya, Djan menilai sosok SDA masih dibutuhkan oleh partainya untuk menghadapi pilkada serentak 2015.

Djan menjelaskan, seluruh kader partai berlambang Kakbah siap menjadi jaminan agar Ketua Majelis Pertimbangan PPP itu ditangguhkan penahanannya. Selain itu, Djan juga menuding ada penistaan agama di Rutan Pomdam Jaya Guntur dalam bentuk pelarangan beribadah terhadap SDA dan tahanan lain.




(TRK)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

1 hour Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA