Perlu Diterapkan Sanksi untuk Mandatori Biodiesel

Ade Hapsari Lestarini    •    Senin, 29 Jun 2015 14:47 WIB
biofuel
Perlu Diterapkan Sanksi untuk Mandatori Biodiesel
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun menegaskan harus ada sanksi yang akan dikenakan kepada pengusaha yang melanggar mandatori biodiesel. Menurut dia, tanpa ada sanksi yang jelas kepada perusahaan yang melaksanakan mandatori tersebut, maka aturan itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Ada mandatori ecek-ecek, dianggap permohonan saja karena tergantung Pertamina beli atau enggak. Kalau mereka enggak beli juga enggak ada sanksi. Toothless mandatory (mandatori tak bergigi)," kata Derom, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/6/2015).

Oleh karena itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said harus merinci secara detail sanksi tersebut. Karena, tanpa adanya rincian yang jelas mengenai sanksi itu, maka dapat digunakan oleh para pengusaha untuk menghindarkan diri dari kewajibannya.

"Harus ada aturan operasionalnya dibikin secara jelas oleh pemerintah. Karena akan banyak lock hole didalamnya jika tidak dilakukan secare jelas," tambah Direktur Indef Enny Sri Hartati.

Dia mengingatkan pemerintah untuk segera menyelesaikan pekerjaan rumahnya terkait pelaksanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit. Salah satu yang disoroti adalah regulasi pendukung mengenai sanksi. "Keberadaan lembaga ini adalah untuk mendorong agar biodiesel di pasaran tidak untuk hal  lainnya," tambahnya.

Adapun sanksi yang dimaksud menyangkut keengganan badan usaha yang tidak mau atau mampu memenuhi target melakukan pencampuran BBN jenis biodiesel dengan BBM jenis solar sesuai ketetapan Menteri ESDM.

Sanksi ini sudah dinyatakan dalam Pasal 29 Perpres 61/2015 dan perlu ditetapkan lebih rinci dalam aturan pelaksana di tingkat Kementerian ESDM. Maka dari itu, sebelum menerapkan sanksim pemerintah terlebih dahulu harus merapikan administrasi dan governance sehingga tidak ada praktek nakal di lapangan antara pengusaha dan oknum pemerintah.

"Pemerintah sebaiknya melakukan pembenahan terlebih duluhu secara administrasi sehingga tidak ada praktek suap di lapangan. Pasalnya nilai dendanya harus cukup signifikan secara finansial bagi pengusaha," lanjut dia.

Pemerintah juga diminta memberikan insentif kepada pengusaha yang mau melaksanakan mandatory biodiesel sehingga bisa menciptakan gairah mereka untuk taat kepada peraturan yang ada.

"Sebenarnya selain denda pemerintah juga harus memberikan insentif pengembangan biodiesel karena jika dengan denda saja dikhawatirkan badan usaha akan memilih dikenai denda saja daripada melaksanakan amanat mandatori biodiesel," lanjut Enni.

Sebelumnya, muncul kekhawatiran pelaksanaan BPDP Sawit akan tertunda dari rencana awal 1 Juli 2015. Hal ini disebabkan karena ada prosedur-prosedur administrasi yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.


(AHL)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

1 day Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA