Mau Rombak Kabinet, Jokowi Cari Ekonom Bintang

Desi Angriani    •    Senin, 29 Jun 2015 15:20 WIB
reshuffle kabinet
Mau Rombak Kabinet, Jokowi Cari Ekonom Bintang
Ekonom A Tony Prasetiantono. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan merombak Kabinet Kerja dalam waktu dekat. Sejumlah pertemuan dengan tokoh masyarakat dan ekonom pun dilakukan guna mendapat pertimbangan.

Ekonom A. Tony Prasetiantono menyebut, Presiden Jokowi saat ini tengah mencari ekonom bintang yang mampu menggenjot kembali perekonomian nasional.

"Kita tidak punya ekonom bintang yang ditemukan pasar. Beliau katakan kalau hari ini ketemu orangnya akan saya lantik," kata Tony usai bertemu Jokowi di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Menurutnya, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang saat ini menjadi petinggi Bank Dunia adalah orang yang tepat untuk duduk bersama Presiden.

"Enggak gampang menemukan orang seperti itu. Saya juga nyeletuk seperti itu (Sri Mulyani). Beliau memenuhi syarat," jelas  Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada Yogyakarta itu.

Tony pun tak menampik jika Presiden Jokowi akan merombak jajaran menteri di bidang ekonomi. "Jadi kita butuh playmaker. Beliau menyadari dan saya sangat surprise," kata pria kelahiran Muntilan, Jawa Tengah, itu.

Sebelum Tony, Buya Syafii Maarif datang ke Istana untuk mendengarkan dan memberikan saran kepada Jokowi ihwal perombakan kabinet. Menurut Buya, reshuffle kabinet bukan lagi keinginan kelompok atau perseorangan melainkan sebuah keharusan. 

Alasannya, banyak menteri Jokowi yang kinerjanya kurang greget dan tak mencapai target. "Tadi bertemu berdua saja. Kita bicara macam-macam. Resuffle carilah pembantu yang punya pandangan jauh ke depan (visioner)," ujar Buya Syafii.


(DOR)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

6 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA