Tolak Dana Aspirasi, Presiden Utus Menkeu ke DPR

Desi Angriani    •    Senin, 29 Jun 2015 20:05 WIB
dpr
Tolak Dana Aspirasi, Presiden Utus Menkeu ke DPR
Teten Masduki. Foto: Prasetyo Utomo/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo tegas menolak usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Presiden mengutus Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ke DPR untuk menyampaikan sikapnya itu.

"Saya kira Pak Presiden kemarin sudah minta Menkeu untuk menyampaikan itu (penolakan)," kata Anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Menurutnya, Presiden menolak dana aspirasi yang besarannya senilai Rp20 miliar per anggota DPR tersebut bukan saja mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional. Tapi juga mengutamakan perubahan prinsipil dari tugas legislatif dan eksekutif ke depannya.

"Karena DPR itu hanya pengawasan dan persetujuan anggaran, bukan pelaksana. Ini yang prinsipil," beber dia.

Jika bersikukuh ingin mendapatkan pendanaan dari APBN, sebaiknya anggota dewan mengusulkan program tersebut ke dalam penganggaran kementerian terkait.

"Jadi bukan ada alokasi khusus untuk anggota dewan yang dibelanjakan oleh mereka sendiri. Itu secara prinsipil yang bermasalah," pungkasnya.

Presiden Jokowi sebelumnya masih menunggu pendapat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelum memutuskan menolak dana aspirasi daerah pemilihan senilai Rp11,2 triliun. "Belum. Presiden akan minta pendapat menteri keuangan dulu," ujar Teten, Kamis 25 Juni.


(KRI)