KPK Tolak Penangguhan Penahanan SDA

Cahya Mulyana    •    Selasa, 30 Jun 2015 08:23 WIB
korupsi haji
KPK Tolak Penangguhan Penahanan SDA
Ilustrasi gedung KPK--Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan penangguhan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2010-2013 Suryadharma Ali (SDA). KPK menegaskan alasan permohonan itu karena dasar SDA tidak mendasar dan alasan kuat.

"Sepengetahuan saya, kebijakan KPK tidak memberikan penangguhan penahanan," tegas Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, di Gedung KPK, Senin (29/6/2015).

Indriyanto menambahkan, penangguhan penahanan atas tahanan dengan alasan memerlukan perawatan intensif karena menderita sakit kritis. Itu pun harus disertai dengan rekomendasi dari tim medis. "Kecuali dalam kondisi medis yang ditentukan oleh tim medis yang obyektif dan kompeten," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Djan Faridz bersama sejumlah pengurus PPP versi Muktamar Jakarta seperti Waketum, Humphrey Djemat, dan dua Wakil Sekjen, Bahaudin dan Sudarto menyambangi Gedung KPK, Senin (15/6). Mereka menyatakan memberikan jaminan agar KPK menangguhkan penahanan karena PPP butuh sosok dan pemikiran SDA. "Kami ingin meminta KPK mennagguhkan penahanan dengan jaminan saya dan rekan-rekan PPP," ujarnya.

Diketahui, SDA ditahan pada Jumar 10/4 di Rutan Militer, Pomdam Jaya, Guntur, setelah KPK menetapkannya tersangka sejak 22 Mei tahun lalu. KPK menduga SDA telah memanfaatkan pengadaan ibadah haji dengan cara melakukan korupsi dan penyelewengan di sektor pengadaan katering, pemondokan, transportasi dan atau penyelewengan kuota jemaah haji.

SDA disangka melanggar pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana.


(YDH)