Pasangan Calon Harus Mendapat Kesempatan Beriklan yang Sama

Putra Ananda    •    Selasa, 30 Jun 2015 08:39 WIB
kampanye
Pasangan Calon Harus Mendapat Kesempatan Beriklan yang Sama
Ilustrasi Gedung KPU--MI/Ramdani

Metrotvnews.com, Jakarta: Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada telah mengatur bahwa pembiayaan kampanye akan sepenuhnya dibiayai oleh APBD. Komisioner KPU, Ferry Kurniansyah mengatakan agar terciptanya kampanye yang adil lembaga penyiaran harus memberi ruang yang sama kepada para kandidat pasangan calon.

"Setiap pasangan calon berhak mendapat jatah 10 spot iklan, paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama 14 hari dalam masa kampanye," jelasnya saat menghadiri diskusi terkait dengan pengaturan dan pengawasan penyiaran Pilkada serentak di Komisi Penyiaran Indonesia, Senin (29/6/2015).

Ferry melanjutkan karena dibiayai oleh APBD, penerapan metode kampanye nantinya dilakukan oleh dua pihak yaitu KPU dan juga tim kampanye pemenangan pasangan calon itu sendiri. KPU telah mengatur ada dua metode yang bisa dilakukan oleh tim kampanye yaitu pertemuan terbatas serta tatap muka langsung.

"Satu hal yang tidak dilarang adalah kegiatan kampanye melalui media sosial, itu boleh dilakukan oleh tim kampanye pemenangan calon," paparnya.

Sementara itu, dilanjutkan olehnya setidaknya ada empat hal yang bisa dilakukan oleh KPU dalam melaksanakan tahapan kampanye. Empat hal itu adalah pemasangan alat peraga, peyebaran bahan kampanye, debat publik yang dilaksanakan maksimal tiga kali dan disiarkan oleh lembaga penyiaran publik yang sudah berizin, serta pemasangan iklan di media cetak dan elektronik.

"Pemasangan iklan di media cetak maupun televisi kita batasi waktunya selama 14 hari guna mengejar efesiensi anggaran," imbuhnya.

Ferry tidak menampik dalam praktiknya nanti akan ada pemberitaan dari media yang bisa menyerupai iklan pasangan calon. Hal ini biasanya timbul ketika pasngan calon mempunyai nilai berita yang kerap di ikuti oleh media. Ferry menegaskan nantinya KPU akan berkoordinasi dengan KPI maupun Bawaslu untuk membicarakan hal ini.

"Tapi menurut saya tidak menjadi maslaah jika media bisa memberitakan secara proprosional," tuturnya.

Sementara itu, Komisoner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan segala bentuk iklan dalam Pilkada serentak wajib dibiayai oleh APBD. Pasangan calon tidak diperkenankan melakukan pembiayaan iklan dengan biaya pribadi. Bawaslu menegaskan itu sudah termasuk pelanggaran dalam Pilkada.

Jika terjadi pelanggaran Bawaslu akan memberikan peringatan tertulis kepada pasangan calon untuk memberhentikan tayangan iklan yang mempromosikan dirinya. Jika dalam waktu 1 kali 24 jam pasangan calon tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan oleh Bawaslu, maka pasangan calon akan dikenakan sanksi pemabtalan dirinya sebagai calon.

"Iklan adalah yang dibiayai dalam APBD, yang tidak di biayai dalam APBD bukan iklan, kalau di paksakan itu melanggar," pungkasnya.


(YDH)