Penghapusan KRL Ekonomi bakal Berdampak Sosial

- 27 Maret 2013 19:10 wib
Ilustrasi -- MI/Seno
Ilustrasi -- MI/Seno

Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk meniadakan transportasi massal Kereta Rel Listrik (KRL) Ekonomi dinilai sebagai tindakan yang ceroboh. Selain harus dikaji ulang terkait rencana tersebut, jika memang benar terjadi, dipastikan akan berdampak luas dan menyebabkan masalah sosial di masyarakat sebagai pengguna KRL Ekonomi.

Demikian penegasan itu disampaikan oleh pengamat transportasi dan infrastruktur, Nur Hakim ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (27/3). Ia mengatakan jika keputusan meniadakan KRL Ekonomi perlu dipertimbangkan karena selain masalah sosial, KRL Ekonomi sudah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

"PT KAI perlu mempertimbangkan keputusan itu. Karena ini bukan soal masalah teknis saja, tetapi masalah sosial," ujarnya.

"Untuk mengatasi persoalan itu, PT KAI harus menyiasati bagaimana mengajak penumpang kereta ekonomi mengunakan kereta Commuter Line yang harga tiketnya lebih mahal. Cara menyiasatinya bisa juga dengan memberikan subdisi kepada para penguna kereta ekonomi,” sambungnya.

Meski begitu, Nur Hakim mengapresiasi upaya PT KAI yang terus berusaha memperbaiki sarana transportasi  massal. Untuk mengatasi masalah itu, PT KAI dapat menyiasatinya dengan cara mengajak penumpang KRL ekonomi beralih menggunakan kereta Commuter Line yang harga tiketnya lebih mahal.

“Pemerintah juga harus berani memberikan subdisi kepada para pengguna kereta ekonomi yang nantinya harus beralih ke kereta Commuter Line yang harganya lebih mahal. Tapi tetap, semua itu perlu pertimbangan karena efeknya terhadap masyarakat banyak," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT KRL Commuter Jabodetabek (KCJ) Tri Handoyo mengatakan, mulai 1 April depan, pihaknya akan menghentikan pengoperasian KRL non- AC atau KRL Ekonomi rute Serpong dan Bekasi. Alasannya, KRL non-AC di kedua lintas itu kerap mengalami gangguan.

Akibatnya, perjalanan KRL dan pelayanan kepada pengguna jasa KRL pun terganggu. Apalagi kondisi KRL Ekonomi yang sudah tidak layak guna itu sangat berbahaya dan berisiko tinggi pada keselamatan dan keamanan penumpang.

Namun, karena protes masyarakat pihak Kementerian Perhubungan akhirnya menunda penghentian operasi KRL Ekonomi. Dari sebelumnya per April ini menjadi hingga Juli mendatang.

()

PARTAI Persatuan Pembangunan mengakhiri perpecahan di internalnya dengan menyepakati mengembalikan seluruh…