Pastikan THR Berjalan Baik, Menaker Keluarkan Surat Edaran

Angga Bratadharma    •    Selasa, 30 Jun 2015 11:46 WIB
tunjangan hari raya
Pastikan THR Berjalan Baik, Menaker Keluarkan Surat Edaran
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakri (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7/MEN/VI/2015 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Himbuan Mudik Lebaran Bersama. SE ini diterbitkan dengan harapan ada kepastian pembayaran Tunjangan Hari Tunai (THR) berjalan dengan baik.

Menaker Hanif menjelaskan, SE tentang pembayaran THR dan Mudik Lebaran ini ditujukan kepada para gubernur dan para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Dengan Surat Edaran ini, Hanif menegaskan kembali bahwa pembayaran THR merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja/buruh.

"Pembayaran THR ini wajib dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu sesuai peraturan agar tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis dan kondusif di tempat kerja," kata Hanif, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Pemberian THR bagi pekerja/buruh sudah merupakan tradisi sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan. Dalam surat edaran ini, Menaker juga meminta kepada para gubernur, bupati, walikota untuk memperhatikan dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.

"Para kepala daerah di seluruh Indonesia kita minta untuk senantiasa memperhatikan dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya masing-masing agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu," tegas Hanif.
            
Disebutkan dalam surat edaran ini bahwa berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja, setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh maka wajib untuk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus-menerus atau lebih.
            
Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan tersebut adalah bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih maka mendapat THR sebesar satu bulan upah.  
            
Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional, dengan menghitung:  jumlah bulan kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.
            
Namun, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (PP), atau perjanjian kerja bersama (PKB) dan ternyata lebih baik dari ketentuan di atas, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh harus dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut.


(ABD)