Lulung Minta PHL Kelurahan Tak Dijadikan Alat Politik

Intan fauzi    •    Selasa, 30 Jun 2015 11:59 WIB
basuki tjahaja purnama
Lulung Minta PHL Kelurahan Tak Dijadikan Alat Politik
Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana (Foto: Deny)

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama diminta tidak menjadikan program pekerja harian lepas (PHL) untuk kepentingan politik jelang Pilkada DKI 2017. Angaran yang dialokasikan untuk gaji 18 ribu PHL yang tersebar di seluruh kelurahan di Ibu Kota diharapkan tidak dijadikan money politic.
 
"Pokoknya aku apresiasi. Tapi jangan dijadikan kepentingan politik," kata Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana kepada Metrotvnews.com, Selasa (30/6/2015).
 
Program PHL itu harus berlanjut meski Pilkada Gubernur tahun 2017 sudah lewat. Jangan sampai berhenti karena alasan politik.
 
"PHL jangan dibuat kepentingan politik. Nanti setelah pemilu 2017 berhenti lagi. Harus terus lanjut, itu program bagus," ungkap Lulung.
 
Sebelumnya, Ketua DPD Gerindra DKI sekaligus Wakil Ketua DPRD, Mohamad Taufik menuding program PJL adalah cara Ahok agar dapat memenangkan Pilkada 2017.
 
"Memang Ahok mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon independen. Lihat saja itu yang 70 orang di tiap kelurahan. Buat apa coba ada 70 orang ditempatkan di kelurahan? Saya kira itu harus diaudit, karena setahu saya itu sudah dicoret oleh Mendagri," kata Taufik, Jumat 26 Juni.
 
Seperti diketahui, mulai Juni ini para PHL itu bekerja di bawah lurah masing-masing. Setiap kelurahan memiliki 40 hingga 70 PHL untuk membantu pekerjaan lurah di wilayahnya. Mereka direkrut oleh lurah dan digaji Rp2,7 juta per bulan.


(FZN)