Perubahan Jadwal KPU Timbulkan Ketidakpastian

   •    Rabu, 27 Mar 2013 22:24 WIB
Perubahan Jadwal KPU Timbulkan Ketidakpastian
Metrotvnews.com/ip

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) tidak selalu mengubah Peraturan KPU (PKPU) terkait tahap, program dan jadwal pemilihan umum. Perubahan yang sering terjadi menyebabkan masyarakat ragu terhadap konsistensi KPU.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain mengatakan, terhitung, sudah empat kali KPU mengubah PKPU Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014. Perubahan pertama yakni PKPU nomor 11, 51, 18 dan yang terakhir adalah PKPU nomor 06.

Menurut Malik Haramain, perubahan yang sering bisa memicu keraguan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, KPU harus konsisten menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilu agar tidak mudah dinilai ‘bermain-main’. “Sebaiknya tidak ada lagi perubahan agar tidak mengganggu jadwal pemilu. Juga agar tidak terjadi kecurigaan menguntungkan partai tertentu,” tegasnya di Jakarta, Rabu (27/3).

Ketua Bawaslu Muhamad mengatakan Bawaslu sudah mengirim surat ke KPU untuk menanyakan perihal perubahan substansi pendaftaran caleg yang sebelumnya 9-15 April menjadi 9-22 April. Bawaslu meminta keterangan KPU tentang alasan perubahan substansi tersebut.

"Harus dilacak, apakah perubahan jadwal pendaftaran caleg benar-benar sudah dikonsultasikan atau tidak. Kami sudah kirim surat ke KPU pada Rabu (27/3),” tegasnya.

Bawaslu mengimbau KPU untuk melakukan sosialisasi setiap kali ada perubahan substansi PKPU. Selain itu, KPU diminta untuk sejauh mungkin tidak selalu merubah penjadwalan. Perubahan yang berlebihan menciptakan ketidakpastian hukum. “KPU memang sering kurang transparan,” ujarnya.

Sedangkan Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, dirinya curiga, perubahan jadwal pendaftaran caleg yang dilakukan secara diam-diam oleh KPU untuk mengakomodasi kisruh Demokrat.

Said menjelaskan, sebetulnya secara konstitusi, beberapa PKPU sebelumnya cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Contohnya, PKPU nomor 14 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan nomor 15 tentang Jadwal pemilu.

Menurutnya, kedua PKPU tersebut cacat hukum sebab sudah diberlakukan atau tanggal diundangkannya pada 25 Oktober 2012 dan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin baru menandatangani PKPU tersebut pada 31 Oktober 2012.

Padahal, kedua PKPU tersebut merupakan landasan diadakannya pengumuman hasil verifikasi administrasi Parpol pada 28 Oktober. Karena itu, menurut dia, campur tangan Demokrat dalam proses perubahan dan pembuatan PKPU sangat kuat. “Saat itu, memang KPU dibantu oleh Amir Syamsudin,” tegasnya.

Dan menurut Said, perubahan jadwal pendaftaran dalam PKPU nomor 06 yang diundangkan pada 11 Maret 2013 diduga sebagai konpensasi atas jasa Amir Syamsudin menyelamatkan KPU dari tuduhan membuat PKPU palsu. “Karena itu, KPU juga bersedia membantu Demokrat dengan memperpanjang jadwal pendaftaran. Itu logikanya,” terang Said.

Said mengatakan, perubahan tersebut adalah untuk mengakomodasi hiruk pikuk pemilihan ketua umum Demokrat. "Kita tahu belum lama ini heboh tentang peluang Demokrat untuk calonkan caleg DPR RI yang tidak bisa ditandatangani ketua umum. Maka bergulirlah ide KLB. Diduga untuk akomodasi kisruh Demokrat," tehasnya.

Said menjelaskan, sebelum tanggal 11 Maret, Demokrat gencar melakukan konsultasi ke KPU terkait ketua umum. Dan, menurutnya, jawaban dari konsultasi itu adalah penambahan waktu pendaftaran.

"Saya membaca ini adalah jawaban KPU terhadap konsultasi Demokrat yaitu memperpanjang jadwal. Padahal, partai-partai lain selama ini tidak pernah meminta perpanjang jadwal. Tidak PBB dan PKP yang barusan ditetapkan," tegasnya.  (Herybertus Lesek)