Menteri BUMN Pastikan Tukar Guling Mitratel Batal

Antara    •    Selasa, 30 Jun 2015 19:21 WIB
tower bersama infrastructure
Menteri BUMN Pastikan Tukar Guling Mitratel Batal
Menteri BUMN Rini M Soemarno (MI/PANCA SYURKANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno memastikan transaksi tukar guling (share swap) anak usahanya PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dengan PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG) batal.

"Pernyataan batalnya transaksi Mitratel disampaikan dewan komisaris. Dewan komisaris dan direksi sudah bersama-sama menyetujui bahwa transaksi ini batal," kata Rini, usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Dengan demikian, menurut Rini transaksi itu tidak bisa dilanjutkan karena sesuai dengan ketentuan bahwa aksi korporasi harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris. "Karena ini aksi korporasi, maka dewan komisaris dan direksi bisa secara lisan melaporkan kepada kami bahwa transaksi ini tidak berlanjut," tegas Rini.

Terkait dugaan adanya tekanan politik yang menyebabkan pembatalan, mantan Menperindag periode 2001-2004 ini mengatakan bahwa ini murni hasil analisa langsung secara korporasi.

Seperti diketahui, Telkom berencana melepas sahamnya di Mitratel secara bertahap kepada TBIG dengan pola share swap. TBIG akan menguasai 100 persen saham Mitratel dengan kompensasi Telkom memiliki 13,7 persen saham TBIG. Selanjutnya, secara bertahap, Telkom bisa menambah sahamnya dengan beberapa syarat.

Sesuai kesepakatan batas akhir Conditional Share Exchange Agreement (CSEA) pada akhir Juni 2015. Rini menjelaskan, dengan keputusan batal tersebut maka dengan sendirinya CSEA tidak terpenuhi. "Dewan Komisaris melaporkan seperti itu. Batas akhir Juni 2015 bertepatan dengan pembatalan. Jadi tolong tanya lebih lanjut ke dewan komisaris atau direksi," ujar Rini.

Terkait dengan hal itu, perempuan kelahiran Maryland, AS tahun 1958 ini mengatakan tidak perlu memanggil Dewan Komisaris dan Direksi Telkom. "Kita menghormati keputusan itu. Kita hanya menekankan Telkom sebagai perusahaan publik harus bertanggungjawab kepada seluruh pemegang saham, tidak hanya Kementerian BUMN selaku mayoritas tetapi juga kalangan publik," tutupnya.


(ABD)