KY Rekomendasikan Hakim Sarpin Diskors Enam Bulan

Yogi Bayu Aji    •    Selasa, 30 Jun 2015 19:57 WIB
sarpin rizaldi
KY Rekomendasikan Hakim Sarpin Diskors Enam Bulan
Hakim Sarpin Rizaldi. Antara Foto/Hafidz Mubarok

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Yudisial (KY) merekomendasikan sanksi skorsing terhadap Hakim Sarpin Rizaldi. Dia dinilai pantas diskors selama enam bulan.

"Pleno KY lengkap menyepakati merekomendasikan sanksi skorsing (nonpalu) selama enam bulan," kata Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh melalui pesan singkat, Selasa (30/6/2015).

Menurut dia, ada beberapa prinsip yang dilanggar Hakim Sarpin dalam menangani perkara praperadilan yang dimenangkan Komjen Budi Gunawan. Sarpin disebut tidak teliti dalam mengutip keterangan ahli yang dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara.

"Sehingga yang disampaikan ahli bertentangan dengan yang dimuat hakim dalam putusannya," jelas dia.

Imam menerangkan, Sarpin juga tidak teliti menuliskan identitas ahli dengan menyebut Prof. Sidharta sebagai ahli hukum pidana. Padahal, kata Imam, Sidharta adalah seorang ahli filsafat hukum. Dia menambahkan, Sarpin juga menerima fasilitas pembelaan dari kuasa hukum secara gratis.

"Dan tidak rendah hati, yakni tidak memenuhi panggilan KY malah menantang 'Kalau berani KY datang ke PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Selatan'", kata Imam mengutip tantangan Sarpin.

Dia menjelaskan, sidang putusan KY ini berlangsung alot karena masing-masing komisioner menyampaikan argumentasi.  "Adapun soal teknis yudisial yang menyangkut penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan diserahkan sepenuhnya kepada MA (Mahkamah Agung)," pungkas dia.

KY menelaah laporan dugaan pelanggaran kode oleh Hakim Sarpin dalam memutus permohonan perkara praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan terhadap KPK pada 16 Februari 2015. Laporan itu diajukan ke KY oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Laporan itu didasarkan atas keputusan Sarpin yang menerima sebagian permohonan praperadilan Budi Gunawan. Dalam putusan itu, Sarpin menyatakan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidak sah.

Selain itu, Sarpin juga memutus KPK tidak bisa mengusut kasus yang menjerat Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) itu. Sebab posisi jabatan Budi Gunawan itu tidak termasuk dalam kualifikasi seperti diatur dalam UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Budi Gunawan dinyatakan oleh Sarpin bukan penyelenggara negara saat kasus itu terjadi.

Tak cuma itu, Sarpin juga menyatakan penetapan tersangka Budi Gunawan masuk sebagai objek gugatan praperadilan. Padahal, dalam Pasal 77 KUHAP, saat itu, disebutkan objek gugatan praperadilan hanya menyangkut soal penahanan, penangkapan, dan ganti rugi, bukan penetapan tersangka.


(TRK)