TNI AD Bentuk Tim Investigasi LP Cebongan

   •    Jumat, 29 Mar 2013 19:32 WIB
TNI AD Bentuk Tim Investigasi LP Cebongan
MI/Adam Dwi/zn

Metrotvnews.com, Jakarta: Markas Besar TNI Angkatan Darat menilai ada indikasi keterlibatan anggotanya dalam kasus penyerangan LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang menyebabkan 4 orang tewas.

Untuk itu, Mabes AD membentuk tim investigasi yang berjumlah 9 orang yang diketuai oleh Wandanpom AD Brigjen TNI Unggul K untuk mengusut hal itu. Tim tersebut terdiri dari Mabes, Kopassus, POM Kodam, dan POM Korem untuk mengintegrasikan investigasi.

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Pramono Edhie Wibowo menjelaskan kronologi pembentukan tim investigasi itu. Setelah penyerangan itu, Kepolisian langsung mengadakan investigasi, lalu dikomunikasikan dengan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Kemudian, Agus pada 27 Maret 2013 lalu menelepon Pramono memerintahkan agar Mabes AD segera membentuk tim investigasi.

"Mengapa? Karena dari hasil temuan sementara terindikasi ada keterlibatan dan peran oknum TNI AD di Jawa Tengah. Saya langsung membentuk tim investigasi yang terdiri dari 9 orang dipimpin Wandanpuspom AD Brigjen TNI Unggul K. Insya Allah, andai semua berjalan cepat, saya segera menginformasikan. Tim saya baru dibentuk kemarin, dan baru kerja hari ini, jadi belum ada yang bisa saya informasikan," ungkapnya saat jumpa pers di Mabes AD, Jakarta, Jumat (29/3)

Lebih lanjut Pramono mengatakan pihaknya mengetahui indikasi awal keterlibatan TNI AD, namun tidak mau menyebutkan itu karena masih dalam proses pendalaman. Yang jelas, indikasi itu merupakan temuan pihak lain yang akan digunakan TNI AD untuk disempurnakan.

"Percayalah saya ingin menyelesaikan setuntas-tuntasnya. Batas waktu tim bekerja tidak ada batas waktunya, tapi akan kami lakukan dengan secepat-cepatnya dan selengkap-lengkapnya," ungkapnya.

Pramono menegaskan bahwa Tim Investigasi TNI AD berangkan dari koordinasi bersama-sama dengan Polri. Tim investigasi Polri menemukan ada indikasi, lalu diberikan ke Tim Investigasi TNI AD untuk bergerak menyempurnakan indikasi itu.

"Saya janji siapa salah saya hukum, siapa benar saya bela. Sekarang sudah masa keterbukaan, karena negara ini negara hukum semua harus mengikuti aturan yang berlaku," ujarnya.

Mengenai bantahan Pangdam Diponogoro Mayjen TNI Hardiono Saroso beberapa waktu lalu bahwa tidak ada keterlibatan anggota TNI AD, Pramono menjelaskan bahwa hal tersebut diungkapkan dalam waktu yang hanya sesaat (keterbatasan waktu) setelah kejadian dan informasi belum lengkap.

"Pangdam harus berikan kepastian keamanan untuk menjaga keamanan di masyarakat. Informasi dari Pangdam sesuai dengan situasi, kondisi dan informasi saat itu. Dia berikan jaminan keamanan masyarakat saat itu," ungkapnya.

Mengenai peluru yang digunakan saat penembakan korban yaitu amunisi 762, Pramono menegaskan masih tetap digunakan TNI AD karena senjatanya masih digunakan, tapi dalah hal tertentu.

"Peluru 762 untuk senjata laras panjang, kecil, dan pendek, seperti sinper, G3, AK47, SP, itu senjata masih layak digunakan di satuan wilayah, bantuan tempur dan satuan tempur. Senjatanya masih layak digunakan," ungkapnya.

Namun hingga kini belum ada temuan awal bahwa senjata yang digunakan dalam kasus Cebongan merupakan milik TNI AD.

Pramono pun mengungkapkan bahwa tindakan Komnas HAM meminta keterangan dari Kopassus Kandang Menjangan, Sukoharjo, Jawa Tengah, harus sesuai dengan SOP yang berlaku di TNI. Ada aturan orang masuk kamp militer, apalagi ingin melakukan kegiatan seperti minta keterangan. Buka hanya Komnas, tapi sekolah outbon juga, harus ada mekanisme dan izin.

"Itu sebetulnya kopassus Kandang Menjangan itu dibawah Kopassus Jakarta. Jakarta belum dapat izin. Mekanismenya harus minta izin panglima, lalu ke Kasad, lalu ke Danjen Kopassus dan ke bawahnya untuk mengizinkan itu. Jangakan Komnas, Komisi I pun kalau mau datang itu harus minta izin. Seperti orang mau ke rumah lain, harus ketok pintu dan lapor dulu. Sikap saya memang setuju menolak karena tidak ada izin. Malahan, kalau menerima itu melanggar prosedur militer," ujarnya.

"Yang paling penting Tim invstigasi kita sudah kami bentuk tim, percayakan pada kami. Setelah itu awasi kami, butuh informasi berkomunikasilah dengan kami, selesai," ujarnya. (Raja Eben L)


KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

5 days Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA