KPK Pastikan Terus Selidiki Dugaan Korupsi BLBI

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 01 Jul 2015 08:36 WIB
kasus korupsi
KPK Pastikan Terus Selidiki Dugaan Korupsi BLBI
Pelaksana tugas pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi SP. (Antara/Akbar Nugroho)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Lembaga antikorupsi terus mengusut kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara sebesar Rp144 triliun ini.

"Belum ada putusan dihentikan," kata Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi SP dalam pesan singkat, Selasa (30/6/2015) malam.

Saat Abraham Samad masih menjadi ketua KPK, penyelidikan ini terus diintensifkan. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan KPK, di antaranya, beberapa menteri era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Mereka yang sempat dipanggil adalah mantan Menko Perekenomian Rizal Ramli, mantan Menteri Keuangan Bambang Subianto, dan mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie. Ada pula mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi.

Laksamana Sukardi, usai diperiksa pada 11 Juni 2013, mengaku dimintai keterangan salah satunya terkait sidang kabinet era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam sidang kabinet itu memang pernah dibahas soal penerbitan SKL BLBI. Sukardi mengaku pernah hadir di sidang kabinet tersebut. Selain dia, masih ada beberapa pihak lain yang ikut hadir. Karena itu, dia menyakini  KPK akan memintai keterangan mereka.

Sementara KPK, kata Johan, belum berencana meminta keterangan pihak-pihak yang dianggap mengetahui kebijakan yang diduga merugikan keuangan negara itu. "Belum ada pemanggilan pemanggilan," pungkas Johan.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diketahui mengeluarkan SKL dengan didasari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002. Inpres itu sendiri populer dengan sebutan Inpres Release dan Discharge yang berisi pemberian jaminan kepastian hukum terhadap debitur yang telah menuntaskan kewajibannya. SKL juga menyebut adanya tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu didasari oleh penyelesaian kewajiban pemegang saham.

Dari informasi dihimpun, penerima SKL BLBI antara lain, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, Salim Group, di mana terungkap utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp55 triliun rupiah. Akan tetapi dua tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan hanya bernilai Rp30 triliun.

Penerima berikutnya, James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp303 miliar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian, Rp424,65 miliar), Lidia Muchtar (Bank Tamara, Rp189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa, Rp790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara, Rp159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat, Rp577,812 miliar).

Pihak lain yang menerima, yakni, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, Salim Group (utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp55 triliun rupiah. Dua tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan ternyata hanya bernilai Rp30 triliun), James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp303 miliar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian, Rp424,65 miliar), Lidia Muchtar (Bank Tamara, Rp189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa, Rp790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara, Rp159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira, kewajiban membayar Rp155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat, Rp577,812 miliar).

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang sudah dikucurkan ke 48 bank umum nasional, negara dirugikan sebesar Rp138,4 triliun. Sementara, audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan terdapat penyimpangan sebesar Rp54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI. BPKP bahkan menyimpulkan Rp 53,4 triliun dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.


(MEL)