Asosiasi Minta Kejelasan Aturan RPP E-Commerce versi Kemendag

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 01 Jul 2015 13:55 WIB
perdagangan
Asosiasi Minta Kejelasan Aturan RPP E-Commerce versi Kemendag
Ilustrasi -- FOTO: Antara/ISMAR

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Daniel Tumiwa meminta penjelasan dari matriks Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) E-Commerce yang dikeluarkan oleh
Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Beberapa di antaranya adalah batasan tanggung jawab pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi e-commerce, yang mencakup pedagang, penyelenggara transaksi serta perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PTPMSE) serta penyelenggara sarana prasarana.

"Perlu dipahami industri e-commerce mempunyai beberapa tipe model bisnis, sehingga lingkup tanggung jawabnya perlu dibedakan menurut model bisnis masing-masing," ujar dia di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan,
Rabu (1/7/2015).

Selain itu, diperlukan kesetaraan penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang berkedudukan di dalam wilayah Indonesia dan luar negeri.

"Sehingga aturan berlaku juga untuk pemain internasional terutama agar kita berada dalam posisi menguntungkan," lanjut dia.

Asosiasi mengusulkan sebaiknya kewajiban untuk memiliki, mencantumkan, dan menyampaikan identitas subjek hukum (KTP, izin usaha, Nomor SK Pengesahan Badan Hukum) atau yang dikenal sebagai know your customer (KYC), hanya menggunakan data nomor telepon.

"Mungkin ini tujuannya untuk perlindungan konsumen, tapi idEA sudah bisa melakukan perlindungan konsumen. Misal kalau mereka (merchant) minta kita scan KTP izin usaha, dan lainnya," terangnya.

Kemudian, asosiasi juga menyoroti perizinan berlapis yang dinilai dapat menghambat pertumbuhan industri. Selain juga beberapa bagian RPP dinilai bertentangan dengan aturan hukum lainnya.

"Kekosongan dari peraturan pelaksana terkait dengan perizinan berlapis tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaku usaha. Kita juga ingin pelayanan terpadu satu pintu," ujarnya.

 


(SAW)