Masukan Asosiasi E-Commerce Terhadap Rencana Peraturan Pemerintah

Ellavie Ichlasa Amalia    •    Rabu, 01 Jul 2015 16:38 WIB
pesta belanja online
Masukan Asosiasi E-Commerce Terhadap Rencana Peraturan Pemerintah
Daniel Tumiwa saat diwawancara oleh awak media.

Metrotvnews.com: Asosiasi E-commerce Indonesia, idEA, menyatakan pendapatnya mengenai matriks RPP E-commerce dengan mengadakan konferensi resmi pada hari ini, Rabu (1/7/205). Dalam konferensi pers ini, idEA membagi pendapatnya ke dalam beberapa poin.

1. Batasan tanggung jawab yang jelas dari para pelaku usaha
idEA membagi industri e-commerce menjadi 3 model bisnis. Model pertama adalah marketplace seperti tokopedia, blanja dan bukalapak. Model kedua adalah retail, seperti blibli, lazada dan tiket. Model yang terakhir adalah classified seperti Kaskus dan OLX. Dan karena ketiganya memiliki sistem yang berbeda, maka batasan tanggung jawab masing-masing pelaku juga harus di sesuaikan.

"Sementara dalam matriks ini, pertanggungjawaban masih dipukul rata, misalnya saja dalam pengiriman barang. Para pelaku e-commerce harus bertanggung jawab atas pengiriman barang. Jika peraturan ini diberlakukan pada perusahaan retail yang memiliki situs untuk melakukan penjualan online, maka peraturan ini akan masuk akal, tetapi jika diberlakukan pada situs seperti Tokopedia, yang hanya berfungsi sebagai jembatan penjual dan pembeli, maka peraturan ini jadi menyulitkan," kata Budi Gandasoebrata, Director dari PT. Midtrans.

2. Sistem KYC yang dibuat lebih sederhana
Selain itu, pihak idEA juga menyatakan kepeduliannya akan sistem KYC (Know Your Consumer), di mana para pelaku usaha harus memiliki, mencantumkan dan menyampaikan identitas subyek hukum, yaitu KTP, Izin Usaha dan Nomor SK Pengesahan Badan Hukum. idEA merasa bahwa sistem KYC ini terlalu rumit. 

Jika sistem KYC dipersulit, ditakutkan orang-orang enggan untuk mencoba masuk ke platform e-commerce. Mereka akan tetap bertahan menggunakan Facebook, Instagram atau BBM.

"Peraturan yang ada pada matriks RPP e-commerce saat ini lebih menguntungkan perusahaan besar," kata Daniel Tumiwa, Ketua Umum idEA. 

CEO Tokopedia William Tanuwijaya menjelaskan, saat seseorang ingin melakukan penjualan online, maka biasanya mereka akan diminta rekening. Pihak perbankan sendiri telah memiliki sistem KYC, jadi seharusnya, orang-orang yang ingin berjualan online tidak perlu lagi diharuskan memberikan data-data mereka.

idEA menyarankan agar satu-satunya hal yang perlu diberikan pelaku e-commmerce sekadar nomor telepon. Usul ini diberikan dengan mengacu perusahaan besar dunia, seperti WhatsApp, yang hanya memerlukan nomor telepon untuk mengkonfirmasi identitas pengguna. 

William juga menjelaskan bahwa perusahaan telekomunikasi sendiri memang sudah memiliki regulasi mengenai KYC di mana saat seseorang hendak mengaktifkan kartu pra-bayar untuk pertama kalinya mereka akan diminta untuk mengisi data pribadi.

"Jika selama ini regulasi ini tidak dijalankan dengan benar, maka seharusnya, seluruh industri bekerja sama untuk memastikan agar regulasi ini dapat berjalan dengan baik," kata William.

3. Kesetaraan perlakuan antara pelaku e-commerce lokal dan internasional
Hal lain yang pihak idEA ingin tekankan adalah masalah kesetaraan antar pelaku e-commerce lokal dan internasional. Peraturan yang diberlakukan pada platform e-commerce berbasis Indonesia juga harus diaplikasikan pada platform e-commerce asal negara lain. 

"Jika tidak, ditakutkan orang-orang justru akan menggunakan platform e-commerce buatan luar, atau yang paling buruk, mereka akan membuat perusahaan di luar negeri," kata Budi. 

Dalam konferensi pers ini, pihak idEA juga menyampaikan bahwa waktu satu minggu yang diberikan Kemendag dirasa tak cukup untuk menganalisa peraturan yang ada secara menyeluruh. Untuk itu, pihak idEA telah meminta perpanjangan waktu sehingga menjadi 30 hari, meski hingga konferensi pers dilakukan, belum ada jawaban dari Kemendag.


(ABE)