Polisi Diharapkan Tak Urus SIM dan STNK Lagi

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 01 Jul 2015 16:13 WIB
polri
Polisi Diharapkan Tak Urus SIM dan STNK Lagi
Koordinator KOREKSI Erwin Natosmal Oemar di Gedung Mahkamah Konstitusi--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (KOREKSI) ikut merayakan HUT ke-69 Bhayangkara. Di hari ulang tahun Polri, KOREKSI menginginkan reformasi Polri dengan mencopot kewenangan Polri untuk menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

"Kita merayakan tidak seperti kawan-kawan kepolisian. Kami mencoba merekonstruksi struktur kepolisian saat ini. Kami melihat permasalahan kepolisian saat ini karena beban kepolisian yang sangat berat. Salah satunya mengurus SIM dan STNK," kata Koordinator KOREKSI Erwin Natosmal Oemar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2015).

Dengan demikian, Erwin mengajukan permohonan uji materi dua Undang-undang sekaligus. Adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terhadap UUD 1945.

Erwin menegaskan, pihaknya tidak sedang memangkas fungsi dan kewenangan kepolisian. Akan tetapi, ingin Polri dapat fokus melakukan tugasnya sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

"Sehingga resources kepolisian tersedot untuk menyelesaikan masalah administrasi seperti SIM dan STNK. Padahal tanggungjawab dan fungsi kepolisian ke depan sangat banyak sekali. Seperti reserse dan lain-lain," terang dia.

Pemohon lainnya, Julius Sibrani menjelaskan di antara Pasal yang akan diujikan dalam judicial review kali ini adalah Pasal 15 ayat 2 huruf B UU Kepolisian. Sementara itu, untuk UU LLAJ adalah Pasal 64 ayat 4 dan ayat 6, Pasal 66 ayat 6, Pasal 67 ayat 3, Pasal 69 ayat 2 dan ayat 3.

"Dalam ketatanegaraan kita, polisi ditempatkan di penindakan bukan bagian administrasi," pungkas dia.

Adapun pemohon yang tergabung di dalam KOREKSI ini adalah Alissa Wahid, Gerkatin, Hari Kurniawan, Malang Corruption Watch, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).


(YDH)

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

Irman Kembali Diperiksa KPK sebagai Saksi Setnov

6 hours Ago

KPK kembali memeriksa mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Irman diperiksa sebagai saksi un…

BERITA LAINNYA