Masyarakat Sipil Ingin Kemenhub Terbitkan SIM dan STNK

M Rodhi Aulia    •    Rabu, 01 Jul 2015 16:45 WIB
sim
Masyarakat Sipil Ingin Kemenhub Terbitkan SIM dan STNK
Koordinator KOREKSI Erwin Natosmal Oemar di Gedung Mahkamah Konstitusi--Metrotvnews.com/M Rodhi Aulia

Metrotvnews.com, Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (KOREKSI) meminta Polri tak menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Penerbitan dua surat sakti ini seharusnya diberikan kepada Kementerian Perhubungan.

"Polri tidak berwenang menerbitkan SIM serta menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dilakukan oleh Kemenhub," kata Koordinator KOREKSI, Erwin Natosmal Oemar, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2015).

Untuk itu, dengan momentum HUT Bhayangkara yang ke-69, sebaiknya Polri fokus dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD tahun 1945. Erwin menambahkan kewenangan Polri yang tercantum di dalam UU terkait penerbitan dua surat tersebut berlawanan dengan konstitusi tersebut.

Maka dari itu, ia dengan rekan-rekan mengajukan permohonan uji materi dua Undang-undang sekaligus ke Mahkamah Konstitusi. Adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terhadap UUD 1945.

"Akibat kewenangan ini, fungsi utamanya terbengkalai. Kami bersama beberapa pemohon mencoba mendorong kepolisian ke arah yang lebih baik," ungkap dia.

Di samping itu, Erwin menambahkan Polri tidak mampu membuktikan transparansi terkait penerbitan SIM dan STNK setelah adanya revisi UU Nomor 3 Tahun 1965. UU yang lahir di era Orde Lama itu, tidak memberikan kewenangan kepada Polri menerbitkan SIM.

"Instansi yang berwenang ditunjuk melalui peraturan pemerintah. Kemudian melalui UU Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 tentang kepolisian diberikan wewenang oleh UU terkait penerbitan ini," kenang Erwin.

"Mungkin kayaknya sepele, berimplikasi pada kinerja kepolisian. Ke depannya kewenangan kepolisian mengurus SIM dan STNK perlu dipotong secara konstitusional," imbuh dia.


(YDH)

80 Saksi untuk Novanto Telah Diperiksa KPK

80 Saksi untuk Novanto Telah Diperiksa KPK

27 minutes Ago

KPK juga telah melakukan penggeledahan, penyitaan dan penelusuran aliran dana yang diduga berka…

BERITA LAINNYA