Tanah Kas Desa Sumber Sulitnya Bebaskan Lahan Tol

Amaluddin    •    Kamis, 02 Jul 2015 00:15 WIB
pembebasan lahan
Tanah Kas Desa Sumber Sulitnya Bebaskan Lahan Tol
Foto: Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Foto: Metrotvnews.com/Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Pembangunan jalan tol dan fasilitas umumnya terganjal oleh pembebasan lahan. Hal ini yang membuat waktu pembangunan menjadi molor.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan Tanah Kas Desa (TKD) menjadi salah satu hambatan paling sulit untuk membebaskan lahan untuk jalan tol.

"TKD menjadi satu di antara sejumlah faktor yang menyebabkan terhambatnya pembangunan jalan tol, khususnya di Jatim," ujarnya, di sela menerima kunjungan kerja Staf Ahli Wakil Presiden Bidang Infrastruktur Muhammad Abduh, di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Rabu (1/7/2015).

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengusulkan agar TKD diganti dengan uang, kemudian disimpan di kas desa. "Tapi, hal tersebut menjadi wewenang Menteri Dalam Negeri," kata mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jatim tersebut.

TKD merupakan aset negara yang wewenang berada di bawah Menteri Dalam Negeri. Jika dibebaskan maka harus ada ganti rugi berupa aset yang sama. Ganti rugi dapat terlaksana bila ada kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, kepala Badan Pertanahan Nasional, dan kepala Kantor Perbendaharaan.

Hambatan juga kerap terjadi jika lahan yang akan dibebaskan merupakan aset TNI, perkebunan, tanah ahli waris, serta tanah yang tidak mempunyai kelengkapan surat kepemilikan.

Di tempat yang sama, Staf Ahli Wakil Presiden RI Muhammad Abduh menargetkan tol Trans Jawa dari Cikampek hingga Surabaya sejauh 615 kilometer harus diselesaikan paling lambat Februari 2018.

"Dengan terselesaikannya tol Trans Jawa diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan perekonomian nasional," pungkasnya.


(UWA)