Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan sebanyak 12.000 tenaga pendamping desa. Peluncuran ini merupakan tahap awal dengan menggunakan tenaga pendamping, bekas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
"Banyak bertanya? Kapan sih pendamping desa di-launching? Ini akhirnya terjawab juga dalam pelimpahan program dari Kemendagri ke Kemendes PDTT dalam rangka pengakhiran Eks fasilitator PNPM," kata Menteri Desa dan PDTT Marwan Jafar dalam pidatonya di Balai Makarti Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jalan TMP Kalibata No 17 Jakarta Selatan, Kamis (2/7/2015).
Politikus PKB ini, menjelaskan fungsi utama tenaga pendamping ini adalah memberikan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, mendampingi pengelolaan dana desa yang nominalnya hingga Rp1 miliar per desa.
Terkait peluncuran ini, Marwan menegaskan pihaknya sudah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
"Salah satu upaya terus menerus mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Karena ini sebuah kewajiban dan amanat," ungkap dia.
Semua tenaga pendamping desa ini, kata Marwan, mendapatkan pelatihan khusus dari Kemendes PDTT. Pelatihan ini untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan masing-masing, sehingga dapat menerjemahkan Nawacita ketiga dan Undang-undang Desa ke dalam kehidupan riil masyarakat desa.
"Poinnya adalah pendampingan yang memandirikan. Bukan memanjakan atau mengakibatkan ketergantungan," tukas dia.
Sebagai gambaran spesifik kerja yang dilakukan para pendamping tersebut, di antaranya adalah memfasilitasi pembinaan terkait pengelolaan dana desa, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan Pembuatan APBDes, agar lebih maksimal.
"Sehingga pengelolaan dana desa dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikembangkan secara mandiri dan menyejahterakan," ujar dia.
Marwan menambahkan, jumlah pendamping tahap awal ini memang masih kurang dan pihaknya berencana akan menambah lebih banyak, sekira 40 ribuan, pada 2016.
(YDH)
Salah satu tokoh Suku Tengger, Supoyo mengatakan, Desa Wisata Edelweis awalnya diinisiasi dan didanai oleh Balai Besar Taman Nasio…
Pengawasan dilakukan guna mencegah tindak pidana korupsi.
Apdesi: Dana Desa Dapat Menopang Perekonomian Masyarakat
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendukung adanya kenaikan anggaran dana desa yang ditetap…
Penerima dana desa (DD) jangan sampai dua tahun berturut-turut menyisakan anggaran atau silpa.
Mobil multifungsi akan dihadirkan di setiap desa yang bisa dipakai sebagai panggung, perpustakaan, angkutan, atau kegiatan lain.
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
Cara itu juga dinilai dapat meredam konflik berkelanjutan kedua negara.
Keberadaan calon tunggal dalam pilkada berpotensi menurunkan kualitas demokrasi.
PSI dinilai tak layak berkembang
Akun Facebook caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Depok Natalina Br Simbolon dibajak.
Muka anggota DPR hasil Pemilu 2019 diprediksi tidak jauh berbeda dengan anggota dewan yang ada sekarang.
Syafruddin optimistis cita-cita reformasi birokrasi bakal terwujud.
Kemendagri tak pernah mendapati kepala daerah yang mundur karena alasan keluarga.
Kementerian Dalam Negeri menunggu surat dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil) untuk memproses penggantian bupati.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyusun grand design administrasi publik Indonesia 2045.
Desain besar dibentuk untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi menerima aset Setya Novanto berupa sertifikat tanah…
