Percuma Tax Amnesty Tanpa Tarif Rendah!

Arif Wicaksono    •    Kamis, 02 Jul 2015 14:54 WIB
tax amnesty
Percuma Tax Amnesty Tanpa Tarif Rendah!
Anggota Komisi XI Fraksi Partai NasDem Donny Imam Priambodo Dok: Nasdem

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi XI Fraksi Partai NasDem Donny Imam Priambodo menilai adanya tax amnesty tidak serta-merta membuat para pengusaha suka rela membawa masuk kembali uangnya ke Indonesia.

Adanya warning dari perbankan dunia, bahwa 2017 perbankan dunia akan membuka akses terhadap rekening dan memudahkan penelusuran pajak, juga tidak menjadi pertimbangan penting.

Menurut Donny, salah satu faktor yang akan menjadikan para pengusaha pemilik uang di luar negeri berminat menarik kembali uangnya ke Indonesia adalah besaran tarif pajak yang akan dikenakan negara terhadap aset para pengusaha ini.

Dalam pandangannya, besaran maksimum tarif pajak yang akan dikenakan negara semestinya tidak terlampau besar.

“Kalau kita sudah cek kira-kira maksimum tarif pajak bagi mereka itu adalah di angka tiga persen. Karena (saya dan rekan-rekan Komisi XI menilai) angka tersebut masih masuk akal, sehingga dengan tarif yang tidak terlalu besar tesebut diharapkan mereka mau memasukkan uangnya ke Indonesia. Kalau angkanya melebihi  tarif tersebut, orang akan berpikir ulang untuk membawa (kembali) uangnya,” paparnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta,  Kamis (2/7/2015).

Donny mengatakan, ada hal yang tak kalah penting selain tarif rendah dalam pemberlakuan tax amnesty. Faktor tersebut adalah adanya kepastian pemberlakuan norma hukum perpajakan.

“Jika sudah pemutihan, ya sudah, jangan diungkit-ungkit kembali. Maka mereka tidak akan merasa tidak nyaman (lagi) setelah memasukkan uangnya. (Jangan) setelah dipotong dengan tarif pajak yang wajar, tetapi masih dikenakan dengan hukuman terkait permasalahan pajak,” katanya.

Dia berharap jangan sampai tax amnesty nantinya malah menjadi hal yang menyulitkan pengusaha dan wajib pajak di kemudian hari. Ia mencontohkan pemberlakukan sunset policy jilid II yang pernah diberlakukan oleh Dirjen Pajak yang menurutnya kurang mendapat tanggapan positif dari kalangan pengusaha dan wajib pajak. 

“Sanksi dibebaskan namun denda harus dibayarkan disertai dengan kompensasi,” ungkapnya.

Sebelumnya Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak John Hutagaol mengajukan usulan memberlakukan tax amnesty demi menyerap uang Indonesia yang ada di luar negeri. 

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmito dengan sangat meyakinkan mengatakan akan mampu membawa kembali Rp100 triliun dengan kebijakan tax amnesty tersebut.


(SAW)